Para kepala sekolah Sekolah Menengah Atas (SMA) dan sederajat se-Provinsi Jambi wilayah Barat mengikuti Rakor Kepala Sekolah SMA dan sederajat di auditorium rumah dinas Gubernur Jambi, Kota Jambi, Senin (7/2/2022). (Foto : Matra/KominfiJambi).
(Matra, Jambi) – Kepala sekolah (Kepsek) Sekolah Menengah Atas (SMA) dan sederajat di Provinsi Jambi tidak bisa lagi hanya bergelar sarjana (S1) bila Provinsi Jambi ingin meningkatkan kualitas lulusan siswa SMA dan sedarajat. Seluruh kepala sekolah SMA dan sederajat di Jambi minimal harus berpendidikan atau bergelar Pascasarjana (S2) agar kualitas pendidikan SMA dan sederajat di Jambi terjamin dan lulusan SMA dan sederajat di daerah tersebut bisa bersaing secara nasional.
Pemikiran tersebut mengemuka pada Rapat Koordinasi(Rakor) Kepala Sekolah SMA, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Sekolah Luar Biasa (SLB) se - Provinsi Jambi khusus Wilayah Barat di auditorium rumah dinas Gubernur Jambi, Kota Jambi, Senin (7/2/2022).
Rakor tersbeut dihadiri ratusan kepala sekolah SMA dan sederajat se- Provinsi Jambi wilayah Barat, yakni dari Kabupaten Bungo, Tebo, Merangin, Sarolangun, Kerinci dan Kota Sungai Penuh.
Rakor tersebut turut dihadiri Direktur Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek), Dr Yaswardi.
Gubernur Jambi, Dr H Al Haris, SSos, MH pada kesempatan tersebut mengatakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi terus mendorong penyetaraan kualifikasi pendidikan minimal S2 untuk kepala sekolah se-Provinsi Jambi. Hal tersebut penting guna meningkatkan kualitas pendidikan SMA dan sederajat di Jambi.
“Saya melihat kepala sekolah (SMA/sederajat) masih banyak hanya berpendidikan S1. Ke depan kita akan lakukan penyetaraan kualifikasi pendidikan minimal S2 dengan membuat kerja sama (Memorandum of Understanding/MoU) dengan Universitas Jambi dan dan Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Syaifuddin. Biaya akan kita anggarkan pada APBD,”paparnya.
Menurut Al Haris, tenaga pendidik tentu pendidikannya harus lebih tinggi dari anak didik. Para pendidik juga bisa berperan sebagai motivator para siswa jika para pendidiknya memiliki pendidikan yang baik.
Selain itu, lanjutnya, pemerintah dan para pendidik harus menyatukan visi dan misi. Hal itu penting karena dunia pendidikan ini harus terarah dan terukur. Dengan demikian program - program pendidikan di sekolah sejalan dengan program pemerintah.
“Saya ingin satu arah, satu kebijakan dan satu visi misi karena SMA/SMK ini adalah mesin distributor persiapan mereka memasuki perguruan tinggi. Untuk itu fase-fase atau tahapan pendidikan ini haruslah kita urus dengan baik. Fase SMA/SMK dan sederajat merupakan fase kedua bagi anak-anak kita. Mereka perubahan yang luar biasa, sehingga mereka membutuhkan perhatian khusus,”ujarnya.
Al Haris pada kesmepatan tersebut meminta seluruh kepala sekolah menjabarkan visi misi Gubernur Jambi. Kemampuan penjabaran misi itu perlu supaya sekolah dan pemerintah daerah bisa satu tujuan, satu kebijakan dan satu visi misi dalam membangun Jambi kedepan.
“Dari tiga misi pembangunan Jambi, fokusnya yaitu peningkatan sumber daya manusia (SDM). Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi akan bekerja sama dengan Kembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) khusus untuk uji kompetensi kepala sekolah,”katanya.
Sementara itu, Direktur Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikbud Ristek, Dr Yaswardi pada kesempatan tersebut juga sepakat tentang peningkatan tingkat pendidikan kepala sekolah SMA dan sederajat menjadi S2.
Dijelaskan, bila berbicara mengenai pendidikan berkualitas dalam konteks merdeka belajar ada dua hal yang perlu diperhatikan. Pertama, pendidikan yang merata dan kedua pendidikan berkualitas.
“Jadi apa yang telah disampaikan Gubernur Jambi sudah sangat tepat sekali. Ada persyaratan minimal S2 untuk kepala sekolah, itu suatu hal yang sangat sangat strategis. Kepala sekolah yang berasal dari guru profesional perlu diberikan kesempatan berkarir,”katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, Varial Adhi Putra pada kesempatan tersebut mengatakan, rakor pendidikan tersebut dihadiri sekitar 214 orang kepala sekolah dari Kabupaten Bungo, Tebo, Merangin, Sarolangun, Kerinci dan Sungai Penuh. Rakor tersebut mengupas persoalan pokok pendidikan di Jambi, yakni tata kelola sekolah. (Matra/AdeSM).
Posting Komentar