Presiden Jokowi (dua dari kanan) menyematkan tanda kehormatan Satyalencana Wira Karya kepada para bupati/wali kota berprestasi pada puncak peringatan Harganas 2022 di lapangan Merdeka, Kota Medan, Sumut, Kamis (7/7/2022). (Foto : Matra/BPMI Setpres/Rusman)
(Matra, Jambi) – Masalah stunting (kegagalan pertumbuhan anak balita) mendapatkan perhatian khusus Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada puncak peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) 2022 di lapangan Merdeka, Kota Medan, Provinsi Sumatra Utara (Sumut), Kamis (7/7/2022).
Kepala Negara pada kesempatan tersebut meminta seluruh komponen bangsa, khususnya jajaran pemerintah daerah berupaya seoptimal mungkin menurunkan kasus stunting di Indonesia.
“Saya mengajak seluruh kekuatan bangsa bergerak bersama-sama, bekerja bersama-sama, bersinergi bersama-sama menurunkan stunting dan seluruh akar masalahnya. Halitu penting guna mempersiapkan sumber daya manusia (SDM) generasi penerus kita yang berkualitas,”tegasnya.
Menurut Presiden Jokowi, generasi penerus bangsa Indonesia penting dipersiapkan dengan baik karena merupakan penentu wajah masa depan Indonesia.
“Kalau anak-anak kita pintar-pintar dan cerdas, kita akan bisa bersaing dengan negara lain secara mudah. Tapi kalau anak-anak kita stunting, gizinya enggak baik, nutrisinya enggak tercukupi, ah sudah, nanti ke depan bersaing dengan negara-negara lain ini akan sangat kesulitan kita. Ini yang selalu saya ingatkan,” ujarnya.
Kepala Negara juga menekankan mengenai pentingnya kemandirian pangan. Kemandirian pangan bukan hanya untuk mencukupi kebutuhan gizi masyarakat tetapi juga untuk mengantisipasi krisis pangan global.
“Saya mengajak kepada seluruh bupati, utamanya wali kota memanfaatkan lahan-lahan yang sekecil apa pun untuk menanam dan meningkatkan produksi kebutuhan pangan sehari-hari,”katanya.
Jokowi juga mengajak seluruh keluarga di Indonesia, terutama di daerah-daerah pedesaan untuk bercocok tanam dan beternak. Hal itu penting agar jangan sampai ada lahan kosong. Lahan kosong perlu dimanfaatkan untuk memproduksi kebutuhan pangan sehari-hari dan meningkatkan asupan gizi anak-anak.
Selain itu, lanjutnya, segenap lapisan masyarakat juga harus berupaya maksimal menjaga kesehatan lingkungan, baik di dalam keluarga maupun di lingkungan sekitar keluarga.
Presiden Jokowi (tiga dari kanan pakaian adat Batak) didampingi Ibu Negara, iriana Jokowi (dua dari kanan) mendapat sambutan meriah pada puncak peringatan Harganas 2022, di lapangan Merdeka, Kota Medan, Sumut, Kamis (7/7/2022). (Foto : Matra/KominfoSumut).
Target Turun
Dikatakan, Pemerintah Pusat menargetkan penurunan angka stunting secara nasional menjadi 14 % tahun 2024. Untuk mencapai target tersebut seluruh jajaran pemerintahan pusat dan daerah harus bekerja keras menurunkan stunting.
“Ketika saya mulai menjabat Presiden tahun 2014, angka stunting di Indonesia mencapai 37 %. Kemudian di tahun 2021, angka stunting di Indonesia sudah turun ke angka 24,4 %. Penurunan stunting ini sangat drastis. Tapi target kita di 2024, angka stunting harus bisa turun menjadi 14 %,”katanya.
Kepala negara meyakini, dengan gerak bersama seluruh keluarga dan masyarakat, upaya penanganan stunting yang dilakukan pemerintah baik pusat dan daerah akan cepat membuahkan hasil.
“Saya percaya bahwa keluarga adalah pilar kesejahteraan bangsa. Keluarga merupakan ekosistem pertama dan utama dalam mengasuh, dalam mendidik, dalam membentuk manusia yang sehat, manusia yang bergizi, manusia yang berkualitas,” pungkasnya.
Puncak Harganas 2022 menetapkan tema “Ayo Cegah Stunting agar Keluarga Bebas Stunting”. Pada kesempatan tersebut, Jokowi menganugerahkan tanda kehormatan Satyalencana Wira Karya kepada 12 orang penerima. Para penerima tanda kehormatan, yakni para bupati, wali kota dan ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dari berbagai daerah di Indonesia.
Turut hadir pada kesempatan itu, Ibu Negara, Iriana Jokowi, Menteri Sekretaris Negara, Pratikno, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi, Wali Kota Medan, Bobby Nasution dan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Hasto Wardoyo.
Sementara itu, Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi pada kesempatan tersebut menegaskan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut menargetkan penurunan stunting dari angka 24 % menjadi 12 % tahun 2023. Jika target tersebut tercapai, berarti Sumut mampu menekan angka stunting hingga 50 % selama satu tahun.
Dikatakan, angka stunting di Sumut tahun 2019 masih berada pada 30,11 %. Prevalensi stunting tersebut turun menjadi 27.7 % tahun 2020. Sedangkan tahun 2021, angka stunting di Sumut turun lagi menjadi 25,8 %.
“Pemprov Sumut beserta pemerintah kabupaten/kota di Sumut terus bekerja sama menurunkan angka prevalensi stunting. Kami sudah berupaya menekan sekeras mungkin. Saya bersama wali kota, bupati se-Provinsi Sumut sepakat menekan kasus stunting menjadi 12 % tahun 2023,"tegasnya.
Menurut Edy Rahmayadi, Pemprov Sumut juga membentuk Tim Percepatan Penanganan Stunting agar penanganan stunting lebih konkret, efektif dan tepat sasaran. Tim ini juga bekerja sama dengan BKKBN, terutama tim pendamping keluarga untuk memaksimalkan penanganan stunting.
“Kita harus bersinergi, bersama-sama agar apa yang kita targetkan tercapai, termasuk partisipasi masyarakat,”katanya.
Sementara itu, Kepala BKKBN, Hasto Wardoyo mengapresiasi upaya yang dilakukan Pemprov dan kabupaten/kota di Sumut menekan kasus stunting. Dia berharap program Bapak Asuh Anak Stunting selama enam bulan bisa berjalan dengan maksimal. Sampai saat ini, sudah ada 1.000 anak yang ditangani TNI, Polri, BUMN serta lembaga lainnya melalui Bapak Asuh Anak Stunting di Indonesia.
“Anak-anak penderita stunting akan didampingi dan diasuh selama enam bulan. Biayanya hanya Rp 450.000/bulan. Selama itu diharapkan berat badannya naik. Sampai saat ini sudah ada 1.000 anak yang diambil,”katanya. (Matra/AdeSM/FebP/BerbagaiSumber).
Posting Komentar