Penandatanganan program rehabilitasi sekitar 600.000 hekatre hutan bakau (mangrove) di sembilan provinsi di Indonesia pada peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2022 yang dilaksanakan di Kabupaten Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Rabu (9/2/2022). (Foto : Matra/KominfoSumut).
(Matra, Kendari) – Puncak peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2022 yang dilaksanakan di Kabupaten Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Rabu (9/2/2022) ternyata tidak hanya diisi dengan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan dunia pers, jurnalisme ata media massa.
Puncak HPN 2022 tersebut juga dijadikan momentum atau kesempatan meningkatkan program pelestarian lingkungan hidup. Salah satu program peningkatan pelestarian lingkungan hidup yang disepakati pada puncak HPN tersebut, yakni penandatanganan pelaksanaan program rehabilitasi mangrove (hutan bakau) di sembilan provinsi di Indonesia.
Sembilan provinsi yang menyepakati program rehabilitasi mangrove tersebut, yakni Sumatera Utara (Sumut), Riau, Keulauan Riau, Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Papua dan Papua Barat. Target rehabilitasi mangrove di sembilan provinsi itu hingga 2024 mencapai 600.000 hektare (ha).
Kesepakatan rehabilitasi mangrove itu ditandatangani Pejabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut, Afifi Lubis, Gubernur Sulawesi Tenggara, Ali Mazi, Gubernur Riau, Syamsuar, Wakil Gubernur Papua Barat, Mohamad Lakotani dan Wakil Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Nurzaman Mochtar.
Penandatanganan kesepakatan rehabilitasi mangrove tersebut disaksikan Direktur Jenderal (Dirjen) Dirjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLH), Bambang Supriyanto dan Kepala Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) Hartono.
Pj Sekda Pemprov Sumut, Afifi Lubis didampingi Afifi didampingi Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Sumut, Kaiman Turnip pada kesempatan tersebut mengatakan, Pemprov Sumut berkomitmen mendukung pencapaian target rehabilitasi mangrove. Hal tersebut mengingat keberadaan mangrove sangat penting bagi umat manusia di antaranya sebagai habitat biota laut dan penyerapan emisi karbon.
"Pemprov Sumut sangat mendukung rehabilitasi mangrove ini. Semoga program ini nantinya bisa terlaksana dengan baik sehingga hutan mangrove di Sumut semakin baik kondisinya dan selanjutnya akan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat,"ujarnya.
Sementara itu, Dirjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Kementerian KLH, Bambang Supriyanto dalam sambutannya mengatakan, mangrove merupakan ekosistem penting untuk perlindungan wilayah, lingkungan, kesejahteraan dan penting mitigasi perubahan iklim.
"Untuk itu kami merasa perlu dukungan semua pihak. Hutan mangrove punya nilai ekonomi potensial yang bisa kita realisasikan,"katanya.
Dijelaskan, Peraturan Pemerintah dari Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan nilai ekonomi karbon (NEK) saat ini tengah diselesaikan. Harapannya, semoga perdagangan karbon bisa dilaksanakan khususnya untuk memberi insentif kepada masyarakat yang menjaga lingkungan mangrove.
"Kontribusi dan partisipasi Pemda luar biasa. Kami ingin memperkuat komitmen dengan Pemda agar percepatan rehabilitasi mangrove yang dilaksakan di Sembilan Provinsi dapat berjalan sinergis dan kolaboratif," ujarnya.
Menurut Bambang Supriyanto, Indonesia memiliki hutan mangrove terluas di dunia, yakni mencapai 3,36 juta ha atau sekitar 20,37 % total luas hutan mangrove dunia. Berdasarkan Peta Mangrove Nasional yang resmi dirilis oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2021, dari 3.364.076 ha luas total mangrove Indonesia terdapat tiga klasifikasi kategori.
Kategori tersebut ditetapkan berdasarkan kondisi mangrove sesuai dengan persentase tutupan tajuk. Kategori mangrove tersebut, yaitu mangrove lebat, mangrove sedang, dan mangrove jarang.
Merujuk pada SNI 7717-2020, kondisi mangrove lebat adalah mangrove dengan tutupan tajuk 70 %, mangrove sedang dengan tutupan tajuk 30-70 % dan mangrove jarang dengan tutupan tajuk 30 %.
Dijelaskan, sebaran mangrove Indonesia dengan kondisi tutupan yang lebat tertinggi berada di Provinsi Papua dengan total luasan sebesar 1.084.514 ha. Sebaran mangrove dengan kondisi tutupan sedang tertinggi berada di Provinsi Kalimantan Utara sekitar 41.615 ha. Sedangkan sebaran mangrove dengan kondisi tutupan jarang tertinggi berada di Provinsi Sumutera Utara seluas 8.877 ha .
Di wilayah Sumut sendiri, lanjut Bambang Supriyanto, BRGM sudah melakukan rehabilitasi mangrove dengan target luasan 21. 370 ha dengan nilai Rp 320 tahun 2021. Rehabilitasi mangrove tersebut melibatkan 152 desa di 52 kecamatan dan 16 kabupaten. (Matra/PR/FebP/AdeSM).
Posting Komentar