JAKARTA, S24-Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Juri Ardiantoro menanggapi desakan dari sejumlah pihak ihwal evaluasi menyeluruh hingga pemberhentian sementara program Makan Bergizi Gratis atau MBG.

Seperti diketahui, desakan tersebut muncul menyusul maraknya kasus dugaan keracunan MBG beberapa waktu terakhir.

Juri mengatakan pemerintah mendengar masukan tersebut, namun pihaknya tidak bisa menghentikan program MBG secara total.

"Memang beberapa aspirasi dari beberapa kalangan yang minta ada evaluasi total, ada pemberhentian sementara ada juga, sambil jalan kita perbaiki tapi tidak perlu menghentikan secara total," ucapnya, Rabu (24/9/2025).

Menurutnya, hingga saat ini kebijakan pemerintah melanjutkan program, sembari melakukan evaluasi dan bergerak cepat mengatasi masalah terkait MBG.

“Masalah-masalah yang terjadi segera akan diatasi, dievaluasi cari jalan keluar," tuturnya, dilansir dari Antara.

Ia melanjutkan Presiden Prabowo Subianto juga sudah memberikan arahan kepada Badan Gizi Nasional atau BGN agar mitigasi risiko diperketat sehingga tidak terjadi masalah baru.

Hal senada sebelumnya juga disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar. Ia mengatakan belum ada rencana pemerintah untuk menghentikan MBG.

“Tidak ada rencana penyetopan, saya belum mendengar. Tapi nanti tanya saja, tidak ada," ujarnya, Rabu.

Terkait kasus keracunan MBG, ia mengatakan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI akan melakukan evaluasi.

“Yang pertama, tentu semua jenis kejadian harus dijadikan bahan evaluasi. Yang kena keracunan, yang sistemnya lamban, berbagai hal, harus dijadikan pembenahan,” kata Ketua Umum PKB tersebut.

“Tentu saya minta pada BGN untuk benar-benar menuntaskan problem-problem yang nyata-nyata ada,” ucapnya.


Diberitakan sebelumnya, sejumlah kasus dugaan keracunan MBG terjadi di beberapa daerah, salah satunya di Cipongkor, Bandung Barat, Jawa Barat.

Seperti diketahui, di Cipongkor terdapat dua kejadian dugaan keracunan MBG. Pertama pada Senin (22/9) yang menimpa 411 orang, serta yang kedua peristiwa terbaru pada Rabu ini.

Wakil Ketua Komisi X Dewan Perwakilan Rakyata (DPR) RI, Lalu Hadrian Irfani, sebelumnya telah mendesak pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh, sebab kesehatan dan keselamatan siswa harus di atas segalanya.

Selain Lalu Hardian, Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) mendesak pemerintah melakukan evaluasi total terhadap program MBG.

Bahkan FSGI juga meminta selama proses evaluasi program MBG harus dimoratorium atau dihentikan sementara.(S24-Red)