Presdien RI, Joko Widodo (Foto :BeritaSatu.com/)
(Matra, Jambi) – Pandemi Coronavirus Deseasea 2019 (Covid-19) yang melanda dunia selama tahun 2020 hingga 2021 ini telah banyak melumpuhkan sendi-sendi kehidupan manusia di dunia, termasuk di Indonesia. Pandemi tidak hanya melumpuhkan ekonomi dan menimbulkan banyaknya penduduk dunia yang jatuh ke jurang kemiskinan.
Pandemi telah menimbulkan duka akibat banyaknya penduduk dunia dan Indonesia yang meninggal dan sakit. Penduduk dunia juga masih dirundung rasa takut karena belum adanya temuan mengenai obat Covid-19. Bersyukurlah di penghujung tahun 2020 muncul vaksin Covid-19.
Penemuan vaksin tersebut memberikan harapan baru bagi manusia di dunia ini, termasuk penduduk Indonesia. Berkat vaksin tersebut, keganasan Covid-19 bisa teratasi. Melalui vaksinasi Covid-19 di Indonesia yang dimulai, Rabu (14/01/2021), pandemi Covid-19 di Indonesia diharapkan bisa terkendali dan korbannya semakin dapat dikurangi.
Pandemi telah menimbulkan duka akibat banyaknya penduduk dunia dan Indonesia yang meninggal dan sakit. Penduduk dunia juga masih dirundung rasa takut karena belum adanya temuan mengenai obat Covid-19. Bersyukurlah di penghujung tahun 2020 muncul vaksin Covid-19.
Penemuan vaksin tersebut memberikan harapan baru bagi manusia di dunia ini, termasuk penduduk Indonesia. Berkat vaksin tersebut, keganasan Covid-19 bisa teratasi. Melalui vaksinasi Covid-19 di Indonesia yang dimulai, Rabu (14/01/2021), pandemi Covid-19 di Indonesia diharapkan bisa terkendali dan korbannya semakin dapat dikurangi.
Bertahap
Pada vaksinasi Tahap I, Januari 2021, jumlah vaksin yang sudah tersedia di Indonesia dan sudah didistribusikan ke 34 provinsi di Indonesia mencapai 3 juta dosis. Vaksin Sinovac asal China yang diproduksi PT Biofarma Bandung, Jawa Barat tersebut dinilai cukup ampuh mencegah penularan Covid-19.
Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Kementerian Kesehatan, dr Siti Nadia Tarmizi di Jakarta, baru-baru ini menjelaskan, pada tahap awal vaksinasi pertengahan Januari – April 2021, jumlah penduduk Indonesia yang mendapatkan vaksin sekitar 40,2 juta orang. Penerima vaksin tersebut terdiri dari tenaga kesehatan sekitar 1,3 juta orang, petugas publik (17,4 juta orang dan dan lansia sebanyak 21,5 juta (orang).
Dikatakan,orang yang mendapat vaksin tahap pertama, Januari berasal dari tenaga kesehatan dan tokoh masyarakat yang berusia 18 – 59 tahun. Orang berusia di atas 60 tahun akan divaksinasi setelah mendapatkan informasi keamanan vaksin untuk kelompok umur tersebut.
“Pada tahap kedua nanti, vaksinasi ditujukan kepada 63,9 juta masyarakat rentan atau masyarakat di daerah dengan risiko penularan tinggi dan 77,4 juta masyarakat dengan pendekatan kluster sesuai dengan ketersediaan vaksin,”katanya.
Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Kementerian Kesehatan, dr Siti Nadia Tarmizi di Jakarta, baru-baru ini menjelaskan, pada tahap awal vaksinasi pertengahan Januari – April 2021, jumlah penduduk Indonesia yang mendapatkan vaksin sekitar 40,2 juta orang. Penerima vaksin tersebut terdiri dari tenaga kesehatan sekitar 1,3 juta orang, petugas publik (17,4 juta orang dan dan lansia sebanyak 21,5 juta (orang).
Dikatakan,orang yang mendapat vaksin tahap pertama, Januari berasal dari tenaga kesehatan dan tokoh masyarakat yang berusia 18 – 59 tahun. Orang berusia di atas 60 tahun akan divaksinasi setelah mendapatkan informasi keamanan vaksin untuk kelompok umur tersebut.
“Pada tahap kedua nanti, vaksinasi ditujukan kepada 63,9 juta masyarakat rentan atau masyarakat di daerah dengan risiko penularan tinggi dan 77,4 juta masyarakat dengan pendekatan kluster sesuai dengan ketersediaan vaksin,”katanya.
Sementara itu Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, warga masyarakat Indonesia akan mendapatkan vaksinasi tahun ini. Namun karena jumlah vaksin yang masih terbatas, orang yang mendapat vaksin pada tahappertama vaksinasi berasal dari kalangan tenaga kesehatan dan pemimpin pemerintahan dan tokoh masyarakat.
Menurut Jokowi, kendati vaksin Covid-19 sudah tersedia di Indonesia, tetapi proses vaksinasi tidak dapat langsung dilakukan karena masih harus menunggu izin dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
“Vaksinnya kan sudah datang. Tetapi untuk disuntikkan ke seluruh warga Idonesia masih menunggu tahapan BPOM. Kalau BPOM sudah kasih izin, bisa langsung disuntikkan kepada masyarakat dan tidak dipungut biaya atau gratis,”katanya.
Menurut Jokowi, kendati vaksin Covid-19 sudah tersedia di Indonesia, tetapi proses vaksinasi tidak dapat langsung dilakukan karena masih harus menunggu izin dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
“Vaksinnya kan sudah datang. Tetapi untuk disuntikkan ke seluruh warga Idonesia masih menunggu tahapan BPOM. Kalau BPOM sudah kasih izin, bisa langsung disuntikkan kepada masyarakat dan tidak dipungut biaya atau gratis,”katanya.
Jokowi mengatakan, jumlah penduduk Indonesia yang akan mendapatkan vaksin Covid-19 mencapai 182 juta orang atau sekitar 70 % dari total penduduk Indonesia. Target itu ditetapkan untuk menciptakan kekebalan komunal (herd immunity).
"Jadi kalau yang 70 persen sudah divaksin, yang 30 persen tidak divaksin itu sudah aman karena sudah dipagari,”jelasnya.
Jokowi mengatakan, warga masyaakat yang mendapatkan vaksin tidak harus menjadi peserta BPJS. Kepesertaan BPJS tidak ada kaitannya sama sekali dengan program vaksinasi gratis pemerintah. Informasi yang mengatrakan penerima vaksin harus menjadi anggota BPJS tidak benar.
"VaksinasiCovid-19 tidak ada ada kaitannya dengan anggota BPJS. Semua keluarga bisa mengikuti vaksinasi. Tetapi vaksinasi diatur oleh kelurahan atau puskesmas,”ujarnya.
Jokowi mengharapkan agar tidak ada warga masyarakat Indonesia yang menolak vaksin Covid-19. Sebagai jaminan keamanan vaksin Covid-19, Presiden Jokowi sendiri siap menjadi orang pertama yang menapat suntikan vaksin Covid-19.
Dikatakan, vaksinasi Covid-19 penting karena dampak Covid-19 selama satu tahun terakhir sangat berat dan memukul semua sendi kehidupan. Dampak pandemi Covid-19 dirasakan hampir seluruh pelaku usaha, baik itu pelaku usaha mikro, kecil dan menengah UMKM) dan pengusaha bermodal besar. Dampak pandemi tersebut tidak hanya dirasakan penduduk di Indonesia, tetapi juga dirasakan penduduk di 215 negara di dunia.
Jokowi mengatakan, jumlah vaksin yang akan didatangkan Indonesia akan terus meningkat dan diperkirakan hingga akhir tahun jumlahnya mencapai 426 juta dosis vaksin. Bulan Januari, vaksinasi ditargetkan bisa mencapai 5,8 juta dosis. Kemudian, Februari, vaksinasi mencapai 10 juta dosi, Maret (13,3 juta dosis) dan April (20,4 juta dosis). Hingga akhir tahun ini atau awal tahun depan vaksinasi sudah bisa mencapai 426 juta dosis.
"Jadi kalau yang 70 persen sudah divaksin, yang 30 persen tidak divaksin itu sudah aman karena sudah dipagari,”jelasnya.
Jokowi mengatakan, warga masyaakat yang mendapatkan vaksin tidak harus menjadi peserta BPJS. Kepesertaan BPJS tidak ada kaitannya sama sekali dengan program vaksinasi gratis pemerintah. Informasi yang mengatrakan penerima vaksin harus menjadi anggota BPJS tidak benar.
"VaksinasiCovid-19 tidak ada ada kaitannya dengan anggota BPJS. Semua keluarga bisa mengikuti vaksinasi. Tetapi vaksinasi diatur oleh kelurahan atau puskesmas,”ujarnya.
Jokowi mengharapkan agar tidak ada warga masyarakat Indonesia yang menolak vaksin Covid-19. Sebagai jaminan keamanan vaksin Covid-19, Presiden Jokowi sendiri siap menjadi orang pertama yang menapat suntikan vaksin Covid-19.
Dikatakan, vaksinasi Covid-19 penting karena dampak Covid-19 selama satu tahun terakhir sangat berat dan memukul semua sendi kehidupan. Dampak pandemi Covid-19 dirasakan hampir seluruh pelaku usaha, baik itu pelaku usaha mikro, kecil dan menengah UMKM) dan pengusaha bermodal besar. Dampak pandemi tersebut tidak hanya dirasakan penduduk di Indonesia, tetapi juga dirasakan penduduk di 215 negara di dunia.
Jokowi mengatakan, jumlah vaksin yang akan didatangkan Indonesia akan terus meningkat dan diperkirakan hingga akhir tahun jumlahnya mencapai 426 juta dosis vaksin. Bulan Januari, vaksinasi ditargetkan bisa mencapai 5,8 juta dosis. Kemudian, Februari, vaksinasi mencapai 10 juta dosi, Maret (13,3 juta dosis) dan April (20,4 juta dosis). Hingga akhir tahun ini atau awal tahun depan vaksinasi sudah bisa mencapai 426 juta dosis.
Petugas vaksinasi Covid-19. (Foto : BeritaSatu.Com/Ant)
Izin BPOM
Vaksinasi Covid-19 secara nasional mulai Rabu, 14 Januari 2021 dipastikan sudah bisa dilaksanakan menyusul sudah adanya izin Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengenai penggunaan vaksin Sinovac. BPOM menerbitkan izin penggunaan vaksin Covid-19 produksi Sinovac Biotech Ltd, Senin (11/1/2021). Penggunaan vaksin tersebut diberikan untuk keadaan darurat (emergency use authorization/EUA).
Kepala BPOM Penny Kusumastuti Lukito dalam konferensi pers secara virtual, Senin (11/1/2021) mengatakan, pihaknya member izin penggunaan darurat vaksin Covid-19. Vaksin asal China Sinovac dengan nama CoronaVac resmi mendapatkan Emergency Use Authorization (EUA). EUA atau kebijakan penggunaan darurat adalah izin yang dikeluarkan untuk penggunaan metode atau produk medis tertentu di mana dalam hal ini adalah vaksin Covid-19.
"Vaksin Covid-19 CoronaVac aman. Efek samping ringan dan sedang. Efikasi atau keampuhan vaksin CoronaVac Sinovac ini mencapai 65,3% di Indonesia. Karena itu kami memberi izin penggunaan vaksin ini dengan kondisi emergency use authorization kepada Sinovac,"katanya.
Halal dan Suci
Sementara itu Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat menyatakan vaksin Covid-19 produksi Sinovac halal dan suci untuk digunakan semua masyarakat, termasuk umat Islam di Indonesia.
"Melalui penjelasan yang cukup rinci dari auditor, rapat Komisi Fatwa menyepakati vaksin Covid-19 yang diproduksi Sinovac Lifescience yang sertifikasinya diajukan Bio Farma suci dan halal,”ujar Ketua MUI Bidang Fatwa KH. Asrorun Niam Sholeh, di Hotel Sultan, Jakarta, Jumat (8/1/2021).
Menurut Niam, dalam rapat yang diikuti pimpinan dan anggota Komisi Fatwa MUI Pusat tersebut, hanya membahas menetapkan kesesuaian syariah vaksin Covid-19 yang diproduksi oleh Sinovac Lifescience Co. Tercatat ada tiga vaksin produksi Sinovac yang didaftarkan yaitu Coronavac, Vaccine Covid-19, dan Vac2 Bio.
"Artinya yang kita bahas hari ini adalah mengenai produk vaksin Covid-19 dari produsen Sinovac ini bukan yang lain,” ucapnya.
Niam mengatakan, Komisi Fatwa MUI menetapkan kehalalan ini setelah sebelumnya mengkaji mendalam laporan hasil audit dari tim MUI. Tim tersebut terdiri dari Komisi Fatwa MUI Pusat dan LPPOM MUI. Tim tersebut sebelumnya telah berpengalaman dalam proses audit vaksin MR.
Tim Fatwa MUI Pusat dan LPPOM MUI sebelumnya tergabung dalam tim Kementerian Kesehatan (Kemkes), Bio Farma, dan BPOM sejak Oktober 2020. Mereka bersama tim lain mengunjungi pabrik Sinovac dan mengaudit kehalalan vaksin di Tiongkok.
Proses Vaksinasi
Proses vaksinasi di Indonesia sendiri berlangsung selama 15 bulan mulai 14 Januari 2021 sampai Maret 2022. Menurut Juru Bicara Pemerintah untuk Vaksin Covid-19 dari Kementerian Kesehatan (Kemkes), dr Siti Nadia Tarmizi, program vaksinasi bisa diupayakan selesai dalam satu tahun dengan sasaran 181,5 juta orang.
Kepala BPOM Penny Kusumastuti Lukito dalam konferensi pers secara virtual, Senin (11/1/2021) mengatakan, pihaknya member izin penggunaan darurat vaksin Covid-19. Vaksin asal China Sinovac dengan nama CoronaVac resmi mendapatkan Emergency Use Authorization (EUA). EUA atau kebijakan penggunaan darurat adalah izin yang dikeluarkan untuk penggunaan metode atau produk medis tertentu di mana dalam hal ini adalah vaksin Covid-19.
"Vaksin Covid-19 CoronaVac aman. Efek samping ringan dan sedang. Efikasi atau keampuhan vaksin CoronaVac Sinovac ini mencapai 65,3% di Indonesia. Karena itu kami memberi izin penggunaan vaksin ini dengan kondisi emergency use authorization kepada Sinovac,"katanya.
Halal dan Suci
Sementara itu Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat menyatakan vaksin Covid-19 produksi Sinovac halal dan suci untuk digunakan semua masyarakat, termasuk umat Islam di Indonesia.
"Melalui penjelasan yang cukup rinci dari auditor, rapat Komisi Fatwa menyepakati vaksin Covid-19 yang diproduksi Sinovac Lifescience yang sertifikasinya diajukan Bio Farma suci dan halal,”ujar Ketua MUI Bidang Fatwa KH. Asrorun Niam Sholeh, di Hotel Sultan, Jakarta, Jumat (8/1/2021).
Menurut Niam, dalam rapat yang diikuti pimpinan dan anggota Komisi Fatwa MUI Pusat tersebut, hanya membahas menetapkan kesesuaian syariah vaksin Covid-19 yang diproduksi oleh Sinovac Lifescience Co. Tercatat ada tiga vaksin produksi Sinovac yang didaftarkan yaitu Coronavac, Vaccine Covid-19, dan Vac2 Bio.
"Artinya yang kita bahas hari ini adalah mengenai produk vaksin Covid-19 dari produsen Sinovac ini bukan yang lain,” ucapnya.
Niam mengatakan, Komisi Fatwa MUI menetapkan kehalalan ini setelah sebelumnya mengkaji mendalam laporan hasil audit dari tim MUI. Tim tersebut terdiri dari Komisi Fatwa MUI Pusat dan LPPOM MUI. Tim tersebut sebelumnya telah berpengalaman dalam proses audit vaksin MR.
Tim Fatwa MUI Pusat dan LPPOM MUI sebelumnya tergabung dalam tim Kementerian Kesehatan (Kemkes), Bio Farma, dan BPOM sejak Oktober 2020. Mereka bersama tim lain mengunjungi pabrik Sinovac dan mengaudit kehalalan vaksin di Tiongkok.
Proses Vaksinasi
Proses vaksinasi di Indonesia sendiri berlangsung selama 15 bulan mulai 14 Januari 2021 sampai Maret 2022. Menurut Juru Bicara Pemerintah untuk Vaksin Covid-19 dari Kementerian Kesehatan (Kemkes), dr Siti Nadia Tarmizi, program vaksinasi bisa diupayakan selesai dalam satu tahun dengan sasaran 181,5 juta orang.
“Kami optimistis ini proses vaksinasi ini bisa terlaksana karena sebelumnya Indonesia sudah punya pengalaman dalam vaksinasi. Misalnya vaksin campak dan rubella atau measles rubella (MR) dengan target 20 juta anak selesai dalam waktu dua bulan,”katanya.
Menurut Nadia, dari sisi tenaga, saat ini sudah ada 31.000 vaksinator yang siap melaksanakan vaksinasi. Jumlah ini terus bertambah ke depannya sesuai kebutuhan. Saat ini satu vaksinator bisa memvaksinasi 20 orang. Jumlah ini terus ditingkatkan, sehingga satu vaksinator bisa memberikan vaksinasi kepada 40 orang.
Untuk itu, lanjutnya, waktu pelayanan harus ditambah. Misalnya satu fasilitas kesehatan minimal harus menyediakan 3 sesi layanan. Karena kalau hanya membuka satu sesi layanan, otomatis kemampuan faskes untuk memberikan layanan vaksin itu akan terbatas.
“Kalau hanya satu sesi, satu vaksinator hanya bisa 20 orang divaksinasi. Tapi kalau buka tiga sesi dari pagi, siang dan sore, maka jumlah orang yang divaksin tentu lebih banyak,”katanya.
Nadia juga mengatakan, dengan telah diterbitkannya emergency use authorization (EUA) atau izin penggunaan dalam kondisi darurat vaksin Covid-19 produksi Sinovac, maka vaksinasi sudah dipastikan dilaksanakan mulai Rabu, 13 Januari 2021 untuk pemimpin pemerintah dan tokoh masyarakat. Slanjutnya vaksinasi untuk tenaga kesehatan dimulai, Kamis, 14 Januari 2021.
“Sebanyak 1,3 juta tenaga kesehatan akan mendapatkan prioritas pertama untuk divaksin. Untuk vaksinasi sasaran ini menggunakan 3 juta vaksin Sinovac yang sudah didistribusikan ke 34 provinsi,”ujarnya. (Matra/AdeSM; dari berbagai sumber).
“Kalau hanya satu sesi, satu vaksinator hanya bisa 20 orang divaksinasi. Tapi kalau buka tiga sesi dari pagi, siang dan sore, maka jumlah orang yang divaksin tentu lebih banyak,”katanya.
Nadia juga mengatakan, dengan telah diterbitkannya emergency use authorization (EUA) atau izin penggunaan dalam kondisi darurat vaksin Covid-19 produksi Sinovac, maka vaksinasi sudah dipastikan dilaksanakan mulai Rabu, 13 Januari 2021 untuk pemimpin pemerintah dan tokoh masyarakat. Slanjutnya vaksinasi untuk tenaga kesehatan dimulai, Kamis, 14 Januari 2021.
“Sebanyak 1,3 juta tenaga kesehatan akan mendapatkan prioritas pertama untuk divaksin. Untuk vaksinasi sasaran ini menggunakan 3 juta vaksin Sinovac yang sudah didistribusikan ke 34 provinsi,”ujarnya. (Matra/AdeSM; dari berbagai sumber).
Posting Komentar