 |
Presiden RI, Joko Widodo (tengah) beserta beberapa Menteri Kabinet Indonesia Maju pada pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2021 di Jakarta, Selasa (4/5/2021). (Foto : Matra/Ist) |
(Matra, Jambi) – Pemerintah Kota (Pemkot) Jambi kembali menorehkan prestasi di bidang pembangunan daerah menyusul keberhasilan kota tersebut masuk 10 besar kota terbaik dalam penyusunan perencanaan pembangunan tahun ini. Penghargaan yang diraih Kota Jambi tersebut berupa Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) 2021.
Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) 2021 yang diraih Kota Jambi bersama sembilan kota lain di Indonesia tersebut diumumkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2021 yang diselenggarakan secara virtual atau dalam jaringan (daring) oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Republik Indonesia di Jakarta, Selasa (4/5/2021).
Musrenbangnas tersebut turut dihadiri Menteri PPN/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa, Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati dan Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian.
Berkat prestasi dalam penyusunan perencanaan pembangunan tersebut, Kota Jambi meraih dana insentif daerah (DID) miliaran rupiah. Medio Februari 2021, Pemkot Jambi juga meraih penghargaan di bidang pengelolaan sampah dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Berkat prestasi tersebut, Kota Jambi meraih DID sekitar Rp 5,7 miliar.
Wali Kota Jambi, Syarif Fasha seusai mengikuti Musrenbangnas secara virtual tersebut di kantor Wali Kota Jambi, Kota Jambi mengatakan, penghargaan pembangunan tersebut termasuk salah satu bentuk evaluasi kreatif sekaligus apresiasi Pemerintah Pusat terhadap kinerja pemerintah daerah.
“Penghargaan tersebut diberikan kepada daerah yang berprestasi dalam menghasilkan perencanaan berkualitas, mencapai target-target pembangunan daerah dan berinovasi guna mengatasi masalah pembangunan di daerah. Kota Jambi masuk 10 besar kota di Indonesia yang meraih penghargaan tersebut,”katanya.
Dijelaskan, Kota Jambi berhasil masuk 10 besar terbaik meraih penghargaan tersebut karena memiliki komitmen menyelaraskan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Jambi dengan RKPD Provinsi Jambi dan RKP Nasional. Selain itu, berbagai target dan program prioritas nasional, bisa di akomodir dalam prioritas pembangunan Kota Jambi.
 |
| Wali Kota Jambi, Syarif Fasha (kiri) pada rapat staf di kantor Wali Kota Jambi, baru-baru ini. (Foto : Matra/KominfoKotaJambi) |
Menurut Syarif Fasha, Pemerintah Pusat menilai bahwa Kota Jambi meraih capaian pembangunan yang cukup baik, baik secara ekonomi maupun aspek lainnya. Proses perencanaan pembangunan Kota Jambi dinilai bagus karena memiliki ketepatan waktu, sistem yang dibangun dan kedalaman dokumen RKPD.
“Kemudian RKPD Kota Jambi juga dinilai lengkap, baik dengan konsep tematik, integratif, holisitik dan spasial. Selain itu penyusunan RKPD Kota Jambi juga dinilai bagus akrena mengikutsertakan para pemangku kepentingan seperti lembaga swadaya masyarakat (LSM), asosiasi kemasyarakatan, asosiasi profesi, usaha mikro, kecil dan menengan (UMKM), akdemisi, serta pihak DPRD Kota Jambi," katanya.
Syarif Fasha mengatakan, RKPD Kota Jambi juga dinilai baik karena banyak program inovasi yang lahir di Kota Jambi seiring dengan konsep pemulihan ekonomi nasional dan program penanganan wabah Covid-19 dari pemerintah pusat. Di antaranya, program unggulan dan inovasi seperti “Bangkit Berdaya” dan “Pakar Kasih”.
“Program Bangkit Berdaya dan Pakar Kasih ini akan kembali difokuskan dan dioptimalkan untuk menguatkan ekonomi masyarakat dan membantu meningkatkan daya beli masyarakat yang terdampak Covid-19. Untuk tahun 2020, Kota Jambi akan memprioritaskan peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan sebagai bagian dari strategi rekonstruksi ekonomi. Program ini akan menyerap sebanyak 30 % tenaga kerja,”ujarnya.
Pemulihan Ekonomi
Sementara itu, Presiden Joko Widodo pada kesempatan tersebut mengatakan, Musrenbangnas 2021 dilaksanakan dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2022 dengan “Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural”. Pemulihan ekonomi tersebut penting di tengah pandemi Covid-19 yang turut melanda negeri ini.
“Pertumbuhan ekonomi harus inklusif, harus menjadi bagian penting bagi penyelesaian masalah Sustainable Development Goals. Pertumbuhan ekonomi harus menjadi mesin bagi pemerataan pembangunan dan keadilan ekonomi baik antar daerah, atau desa dan kota,”katanya.
Sementara itu, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa pada kesempatan tersebut mengatakan, seluruh daerah dan pemerintah pusat harus berupaya keras mewujudkan tahun 2022 sebagai tahun pemulihan ekonomi, tahun bangkitnya Indonesia dari pandemi dengan sebagai landasan menuju Indonesia Maju pada 2045.
Pemulihan ekonomi tersebut, lanjutnya harus didukung oleh berjalannya reformasi struktural yang meliputi reformasi sistem kesehatan nasional, reformasi sistem perlindungan sosial, serta reformasi pendidikan dan keterampilan. Pemulihan ekonomi dilakukan melalui dua strategi utama, yaitu pemulihan daya beli dan usaha serta diversifikasi ekonomi. (Matra/AdeSM/BerbagaiSumber)
Posting Komentar