 |
| Penjabat Gubernur Jambi, Dr Hari Nur Cahya Murni, MSi (kiri) pada rapat paripurna DPRD Provinsi Jambi membahas Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Jambi 2020 di gedung DPRD Provinsi Jambi, Senin (21/06/2021). (Foto : Matra/KominfoJambi) |
(Matra, Jambi) – Penjabat (Pj) Gubenrur Jambi, Dr Hari Nur Cahya Murni, MSi menilai, kritik perwakilan rakyat yang bersifat membangun sangat penting bagi pemerintah daerah agar pemanfaatan anggaran pembangunan benar-benar bisa digunakan memajukan pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena itu kritikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) perlu direspon secara positif oleh jajaran pemerintah daerah.
“Kami menerima dengan baik kritikan, pertanyaan tanggapan dan saran yang disampaikan masing-masing Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Jambi mengenai penggunaan anggaran pembangunan Provinsi Jambi tahun 2020. Kritikan dan saran tersebut merupakan upaya mengevaluasi pengelolaan keuangan daerah di Provinsi Jambi supaya lebih baik lagi ke depannya,”kata Hari Nur Cahya Murni pada rapat paripurna DPRD Provinsi Jambi tentang Jawaban/Tanggapan Pemerintah atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Jambi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2020 di gedung DPRD Provinsi Jambi, Senin (21/06/2021).
Menurut Hari Nur Cahya Murni, pada rapat paripurna DPRD 14 Juni 2021, Fraksi – Fraksi DPRD Provinsi Jambi dewan telah menyampaikan pemandangan umum terhadap Ranperda tentang Pertangungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2020. Pandangan tersebut sudah ditanggapi Pemprov Jambi dengan baik memperbaiki kekurangan - kekurangan laporan pertanggung-jawaban tersebut.
“Atas nama Pemprov Jambi, saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya terhadap masukan yang disampaikan Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Jambi atas keberhasilan Provinsi Jambi meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk kesembilan kalinya secara berturut-turut atas audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2020 dari BPK RI Perwakilan Jambi,”katanya.
Dijelaskan, keberhasilan Pemprov Jambi meraih WTP sebanyak sembilan kali berturut-turut merupakan capaian bersama atas dukungan dan kerja sama antara eksekutif dengan legislatif. Kerja sama itu mulai dari proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pelaporan APBD.
“Kami berharap proses sinergitas ini dapat tetap dipertahankan untuk meminimalisir (menghindari) hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait proses penyusunan APBD. Dengan demikian APBD ke depan dapat dibuat lebih berkualitas,”ujarnya.
Kembali WTP
Seperti diberitakan sebelkumnya Provinsi Jambi kembali meraih WTP dari BPK RI Perwakilan Provinsi Jambi atas laporan keuangan tahun 2020. Opini WTP ini merupakan yang kesembilan kalinya secara berturut-turut bagi Pemerintah Provinsi Jambi. Capain tersebut merupakan cerminan upaya yang konsisten dan berkesinambungan Pemprov Jambi mengelola keuangan sesuai APBD.
Penghargaan WTP tersebut diserahkan Anggota V BPK RI, Prof Dr Bahrullah Akbar kepada Pj Gubernur Jambi, Dr Hari Nur Cahya Murni, MSi di gedung DPRD Provinsi Jambi, Rabu (2/6/2021). Pada kesempatan itu, Hari Nur Cahya Murni mengatakan, setiap instansi termasuk pemerintah daerah wajib menyusun laporan keuangan. Hal tersebut penting menggambarkan kondisi dan kinerja keuangan daerah.
“Pihak BPK RI Perwakilan Jambi memamng memberikan catatan-catatan dan rekomendasi penting tentang laporan pertanggung-jawaban pengelolaan keuangan Pemprov Jambi tahun 2020. Kami terus berupaya semaksimal mungkin menindaklanjuti setiap catatan dan rekomendasi tersebut dengan memperbaiki tata kelola keuangan daerah,”katanya. (Matra/AdeSM)
Posting Komentar