 |
| Koordinator Tim Pakar dan Juru Bicara Satuan Gas (Satgas) Penanganan Covid-19 Pusat, Prof drh Wiku Adisasmito,MSc, PHd. (Foto : Matra/Ist) |
(Matra, Jambi) – Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat wilayah Jawa – Bali yang dilaksanakan pemerintah sejak Sabtu (3/7/2021) perlu mendapat dukungan segenap lapisan masyarakat untuk mengendalikan lonjakan kasus Covid-19. Melalui kepatuhan warga masyarakat terhadap PPKM Darurat, mobilitas warga masyarakat dan kerumunan warga bisa dikurangi sehingga mata rantai penularan Covid-19 bisa diputus.
Hal tersebut diungkapkan Koordinator Tim Pakar dan Juru Bicara Satuan Gas (Satgas) Penanganan Covid-19 Pusat, Prof drh Wiku Adisasmito,MSc, PHd pada pertemuan (zooming) Pembekalan Peserta Fellowship Jurnalis Perubahan Perilaku (FJPP) dalam meliput PPKM Darurat yang dilaksanakan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Dewan Pers di Jakarta, Kamis (8/7/2021).
Pertemuan yang diikuti 500 orang jurnalis tersebut turut diikuti Kepala Satgas Penanganan Covid-19 Pusat dan Kepala BNPB, Letjen TNI Ganip Warsito, Ketua Dewan Pers, Mohammad Nuh, Ketua Panitia FJPP, Agus Sudibyo dan wartawan senior, P Hasudungan Sirait.
Menurut Wiku Adisasmito, berdasarkan evaluasi terhadap pelaksanaan PPKM Darurat Jawa Bali yang dimulai Sabtu (3/7/2021), PPKM Darurat yang berfungi membatasi kegiatan perjalanan (mobilitas) warga berpotensi mengendalikan laju peningkatan Covid-19. Berkurangnya mobilitas warga masyarakat tersebut membuat rantai penularan Covid-19 bisa diputus.
“Untuk itu, jajaran pers, khususnya wartawan FJPP bisa menyiarkan informasi mengenai manfaat PPKM Darurat tersebut, sehingga mendapat dukungan warga masyarakat. Jajaran pers jangan terlalu mengekspose peristiwa – peristiwa keributan antara petugas penyekatan PPKM Darurat dengan warga masyarakat yang menolak PPKM Darurat tersebut,”katanya.
Dijelaskan, dukungan warga masyarakat terhadap PPKM Darurat untuk mengatasi lonjakan Covid-19 penting karena pihak rumah sakit, jajaran kesehatan dan pemerintah sudah kewalahan mengatasi lonjakan pasien Covid-19. Jika penanggulangan Covid-19 hanya diserahkan kepada pemerintah di tengah berbagai keterbatasan tersebut, lonjakan Covid-19 akan tetap sulit dikendalikan.
“Di tengah keterbatasan pemerintah mengatasi Covid-19 saat ini, partisipasi masyarakat mencegah penularan Covid-19 melalui protokol kesehatan harus ditingkatkan. Jadi media harus terus mendorong masyarakat mematuhi protokol kesehatan,”ujarnya.
 |
| Ketua Dewan Pers, Mohammad Nuh. (Foto : Matra/Ist) |
Makin Tinggi
Wiku Adisasmito mengatakan, lonjakan kasus Covid-19 di Indonesia pasca Lebaran lalu hingga saat ini tidak bisa disepelekan karena kondisinya sudah memprihatinkan. Kasus aktif Covid-19 di Indonesia hingga Rabu (7/7/2021) mencapai 343.101 kasus (14,42 %). Kasus harian Covid-19 Rabu (7/7/2021) bertambah 34.379 kasus. Sedangkan pasien Covid-19 yang sudah sembuh mencapai 1.979.388 orang (82,93 %) dan meninggal sekitar 62.908 orang (2,64 %).
Dikatakan, lonjakan kasus Covid-19 di Indonesia terjadi akibat kepatuhan warga masyarakat yang masih kurang terhadap larangan mudik Lebaran yang diberlakukan pemerintah. Karena itu untuk menurunkan kasus Covid-19, pergerakan atau mobilitas warga masyarakat harus dikurangi. Salah satu di antaranya melalui PPKM Darurat.
“Seluruh elemen masyarakat dan jajaran pemerintah harus bahu membahu mencegah dan menanggulangi Covid-19. Untuk itu, jurnalis harus mampu membangkitkan soliditas seluruh elemen masyarakat mematuhi protokol kesehatan, terutama mendukung PPKM Darurat,”katanya.
Sementara itu Kepala BNPB, Letjen TNI Ganip Warsito pada kesempatan tersebut mengatakan, media merupakan pilar utama menyuarakan kebenaran dan perjuangan untuk menangkal berita-berita palsu atau menyesatkan, termasuk dalam hal pandemic Covid-19.
Karena itu media massa (jurnalias) harus berada di garda terdepan untuk melakukan persuasi kepada masyarakat agar mereka mematuhi protokol kesehatan seperti tinggal di rumah slama kasus Covid-19 tinggi.
“Jurnalis harus gemakan kampanye 3M, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun di air mengalir dan menjaga jarak. Informasi – informasi penting mengenai penanganan Covid-19 harus bisa disampaikan jurnalis kepada masyarakat agara masyarakat benar-benar mendukung seluruh program penanggulangan Covid-19,”katanya.
Hal senada juga diungkapkan Ketua Dewan Pers, Mohhammad Nuh. Pada kesempatan tersebut Mohammad Nuh menyebutkan bahwa jurnalis harus mampu membangkitkan empati publik dalam penanggulangan Covid-19. Empati public tersebut dapat dibangkitkan melalui aksi saling tolong – menolong di tengah masyarakat mengatasi berbagai kesulitan akibat pendemi Covid-19.
Selain itu, lanjutnya, jurnalis juga perlu menggugah perhatian masyarakat untuk mendukung penanganan Covid-19 agar korban Covid-19 tidak bertambah terus. Hal ini penting karena jatuhnya korban jiwa akibat Covid-19 tidak hanya menimbulkan rasa duka bagi keluarga, tetapi juga meninggalkan masalah ekonomi.
Dikatakan, bila korban meninggal akibat Covid-19 seorang kepala rumah tangga dengan gaji hanya Rp 4 juta/bulan, maka keluarganya akan mengalami kesulitan ekonomi. Selain itu kematian orangtua akibat Covid-19 juga menimbulkan drastisnya pertambahan anak yatim. Jumlah anak yatim di Indonesia bertambah 50.000 orang sejak 2 Juli 2021 akibat orangtua mereka meninggal terpapar Covid-19.
“Kondisi ni tidak bisa kita biarkan berlanjut terus. Karena itu kita harus all out (kerja keras) mengatasi Covid-19 mulai dari hulu ke hilir, yakni mulai dari penanganan pasien di rumah sakit dan pencegahan Covid-19 melalui penerapan protokol kesehatan,”ujarnya.
Sementara itu, Koordinator dan Moderator (Host) Zooming FJPP dari BNPB, Hery Trianto mengatakan, FJPP memiliki peran besar melakukan sosialisasi atau kampanye pencegahan dan penanggulangan Covid-19. Program FJPP dimulai Oktober – 2020 dengan melibatkan sekitar 5.000 wartawan di 34 provinsi di Indonesia.
Setelah sempat terhenti sejak Januari – April 2021, FJPP kembali dilanjutkan mulai 1 Mei - 2021. Program FJPP yang direncanakan berlangsung hingga Desember 2021. Jumlah wartawan yang direkrut dalam program FJPP 2021 dari 34 provinsi di Indonesia mencapai 3.030 orang. Wartawan yang terlibat dalam program FJPP berasal dari media cetak sekitar 836 orang, media online (digital) sekitar 1.405 orang, televisi sekitar 697 orang dan radio sekitar 92 orang.
Dijelaskan, produktivitas para wartawan atau jurnalis yang tergabung dalam FJPP memberitakan seputar penanganan Covid-19 sejak tahun lalu cukup tinggi. Jumlah berita yang dipublikasi para jurnalis FJPP Oktober 2020 - Mei 2021 misalnya mencapai 39.409 berita dan Juni 2.795 berita.
“Jurnalis paling produktif dalam peliputan dan penyiaran berita masalah Covid-19 selama Juni berasal dari Jambi. Sedangkan produktivitas peliputan dan penyiaran berita Covid-19 terendah berasal dari Papua dan Maluku Utara,”katanya. (Matra/AdeSM)
Posting Komentar