Presiden Joko Widodo (dua dari kanan) didampingi Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono (dua dari kiri), Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi (kanan) dan Bupati Nias Utara, Amizaro Waruwu (kiri) meninjau pembangun jalan nasional di Kecamatan Alasa, Kabupaten Nias Utara, Provinsi Sumut, Rabu (6/7/2022). (Foto : Matra/HumasSetneg).
(Matra, Jambi) – Pembangunan jalan nasional di Pulau Nias, Sumatera Utara (Sumut) harus bisa segera dituntaskan. Hal itu penting untuk membangun konektivitas (hubungan) antar wilayah di Pulau Nias. Ruas jalan nasional yang mendapat priroritas penyelesaian di Nias, yakni jalan Laehuwa-Ombulata-Tumula-Faekhuna’a.
Ruas jalan nasional yang memiliki Panjang sekitar 16 kilometer (Km) tersebut merupakan jalan sirip yang menghubungkan Lingkar Barat dan Lingkar Timur Nias, tepatnya dari Nias Utara menuju Kota Gunung Sitoli di Pulau Nias. Anggaran pembangunan jalan nasional tersebut sudah dikucurkan sekitar Rp 32,36 miliar.
Demikian dikatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ketika meninjau proyek peningkatan struktur jalan Laehuwa-Ombolata-Tumula-Faekhuna’a, Kecamatan Alasa, Kabupaten Nias Utara, Provinsi Sumut, Rabu (6/7/2022).
Kunjungan kerja ke Nias tersebut turut diikuti Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna Laoly, Menteri Sekretaris Negara, Pratikno, Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi, Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumut, Brawijaya dan Bupati Nias Utara, Amizaro Waruwu.
Menurut Jokowi, Pemerintah Pusat menargetkan pembangunan infrastruktur jalan nasional di Nias dapat rampung tahun depan. Khusus pembangunan ruas jalan nasional Laehuwa-Ombulata-Tumula-Faekhuna’a, harus ditrampungkan tahun depan.
“Kalau yang untuk jalan nasional ini lingkarnya tinggal 16 kilometer. Insyaallah tahun depan sudah rampung semuanya karena ini memang harus dibuat jalan baru,”katanya.
Presiden Joko Widodo (kiri) meninjau Jembatan Idano Sibolou di Kabupaten Nias Barat, Sumut, Rabu (6/7/2022). (Foto : Matra/BPMI Setpres/Kris).
Jokowi mengatakan, pembangunan jalan poros berstatus jalan provinsi dan kabupaten/kota di Nias juga perlu segera dituntaskan. Pemerintah daerah bersama Kementerian PUPR akan menangani langsung pembangnan jalan poros berstatus jalan provinsi di Nias.
“Kemudian yang jalan provinsi mestinya nanti segera ditangani oleh Pak Gubernur. Terus yang kabupaten, yang tadi saya tanyakan ke Pak Bupati, karena memang kemampuan APBD-nya tidak memungkinkan, ya nanti akan diurus oleh Kementerian PUPR,”tambahnya.
Kepala Negara berharap, peningkatan struktur jalan tersebut dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Pulau Nias, sehingga komoditas daerah seperti kelapa dan ikan dapat bersaing di pasaran. Selain itu, pembangunan jalan juga akan berdampak pada pariwisata di Pulau Nias.
“Pembangunan jalan di Nias penting untuk memajukan pariwisata. Nias termasuk juga daerah tujuan pariwisata andalan di Sumut karena di sini ada arena surfing (selancar) yang sangat bagus sekali dan sangat diminati wisatawan,”katanya.
Seusai meninjau pembangunan jalan tersebut, rombongan Presiden dan Gubernur Sumut mengunjungi pasar Alasa untuk memantau harga bahan pangan. Selain memantau harga, Jokowi dan Edy Rahmayadi juga membagikan bantuan sosial kepada para pedagang dan masyarakat sekitar. Selanjutnya presiden dan rombongan akan bergerak ke Nias Barat menggunakan helikopter.
65 % Rusak
Sementara itu, Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi pada kesempatan tersebut mengatakan, sekitar sekitar 171 Km ruas jalan negara di Pulau Nias saat ini dalam kondisi rusak berat. Kerusakan jalan tersebut mencapai 65 % dari total 263,140 Km panjang jalan di Nias.
Dikatakan, untuk memperbaiki kerusakan jalan di Pulau Nias, Pemprov Sumut menganggarkan dana tahun ini sekitar Rp 291,85 miliar. Dana tersebut termasuk memperbaiki kerusakan jalan provinsi di Nias dengan panjang sekitar 55,8 Km.
Perbaikan jalan di Nias juga masuk ke dalam program pembangunan jalan sepanjang 450 Km dan jembatan Provinsi Sumut 2022-2024. Perbaikan jalan tersebut dilakukan dengan skema multi years (bertahap).
Menurut Edy Rahmayadi, saat ini ada tujuh ruas jalan nasional di Kepulauan Nias dengan panjang 165,75 Km. Sedangkan sedangkan jalan provinsi di Nias ada 16 ruas dengan panjang 263,14 Km. Perbaikan kerusakan jalan di Nias dilakukan melalui kerja sama Pemerintah Pusat dengan Pemprov Sumut dan pemerintah kabupaten di Nias.
Dijelaskan, perbaikan jalan di Nias yang saat ini sedang berlangsung terdapat di lima wilayah. Pembangunan jalan di Kabupaten Nias Barat sepkitar 18,70 Km, Nias Utara (27,7 Km), Nias Selatan (5,9 Km), Nias (2,5 Km) dan Kota Gunungsitoli (satu kilometer). Khusus di Nias Barat juga dibangun jembatan sepanjang 110 meter.
“Kita berharap, pembangunan infrastruktur jalan di Nias, baik yang dilakukan Pemerintah Pusat, Pemprov Sumut dan pemerintah kabupaten/kota di Nias dapat mempercepat penanganan kerusakan jalan di daerah ini. Kita ingin rakyat enak jalan, enak distribusi barang, sehingga masyarakat sejahtera dan kemiskinan berkurang,”katanya.
Edy Rahmayadi mengapresiasi kebijakan Pemerintah Pusat yang menggelontorkan anggaran pembangunan infrastruktur di Kepulauan Nias. Pembangunan infrastruktur tersebut akan meningkatkan roda perekonomian masyarakat Nias.
Dikatakan, pembangunan dan perbaikan jalan untuk meningkatkan ekonomi di Nias sangat mendesak demi mengatasi kemiskinan di daerah keupulauan itu. Saat ini angka kemiskinan Kepulauan Nias perlu ditekan. Angka kemiskinan di Nias Barat mencapai 26 % dari total penduduk setempat. Sementara rata – rata angka kemiskinan di Sumut hanya 9 %.
Presiden Joko Widodo (kiri) berdialog dan memberikan bantuan kepada pedagang di pasar Alasa, Kabupaten Nias Utara, Sumut, Rabu (6/7/2022). (Foto: Matra/BPMISetpres/Kris)
Jalan Lingkar
Sementara itu, Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumut, Brawijaya pada kesempatan tersebut mengatakan, pihaknya pada tahun ini memperbaiki kerusakan jalan sekitar 24 Km. Jalan tersebut merupakan bagian dari Jalan Lingkar Nias yang menghubungkan kota dan kabupaten di Pulau Nias.
“Kami juga sudah membangun jembatan satu unit jembatan dengan panjang 50 meter sudah dibangun di Kabupaten Nias Barat. Selain itu, kami akan melakukan perbaikan jalan dari Kota Gunungsitoli menuju ke Nias Barat dan dari Lahomi menuju ke Sirombu,"katanya.
Dikatakan, selain untuk membuka keterisolasian wilayah barat dan utara Nias, pembangunan infrastruktur jalan di Pulau Nias juga penting mengurangi kemiskinan ekstrem. Sejumlah kabupaten di Pulau Nias ditetapkan sebagai daerah tertinggal sesuai Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2020 dan juga tergolong daerah dengan kemiskinan ekstrem.
Menurut Brawijaya, untuk mempercepat penghapusan kemiskinan ekstrem, pemerintah kemudian menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Pembangunan infrastruktur ini merupakan salah satu upaya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk mendukung hal tersebut. (Matra/AdeSM/FebP/BerbagaiSumber).
Posting Komentar