Joan Berlin Damanik, SSI, MM

Oleh: Joan Berlin Damanik, SSI, MM

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) diluncurkan pemerintah dengan semangat mulia: meningkatkan gizi anak bangsa, mengurangi stunting, dan mendukung proses belajar siswa dengan perut yang terisi. Namun, dalam implementasinya, program ini justru menimbulkan beragam masalah serius. Bukan hanya terkait teknis distribusi, tetapi juga menyangkut kesehatan, beban kerja guru, hingga akuntabilitas kebijakan. Alih-alih menjadi solusi, MBG kini tampak seperti sumber masalah baru.

Penyedia Sarat Kepentingan

Salah satu persoalan yang menonjol adalah proses penunjukan penyedia makanan. Banyak laporan menyebutkan bahwa perusahaan penyedia MBG justru berasal dari lingkaran pejabat atau pihak yang dekat dengan kekuasaan. 

Hal ini menimbulkan dugaan praktik kolusi, monopoli proyek, dan mengurangi kesempatan UMKM lokal untuk berpartisipasi. Transparansi yang seharusnya menjadi pondasi program sosial malah terpinggirkan oleh kepentingan elite.

Guru Dijadikan “Kuli” Proyek

Di sisi lain, guru sebagai garda depan pendidikan justru menjadi korban kebijakan ini. Mereka dipaksa menanggung tugas tambahan: mengurus distribusi makanan, mencatat penerimaan, hingga mengawasi konsumsi siswa. Beban ini tidak sejalan dengan profesi utama guru sebagai pendidik. Ironisnya, mereka tidak mendapatkan insentif tambahan. Bahkan, ketika terjadi masalah seperti keracunan, guru kerap dijadikan pihak pertama yang disalahkan.

Ancaman Kesehatan Program MBG

Program MBG (Makanan Bergizi Gratis) menghadirkan risiko serius bagi kesehatan siswa akibat kualitas makanan yang buruk. Berbagai kasus keracunan massal menunjukkan lemahnya perencanaan dan pengawasan.

Kasus Keracunan Utama

• Bandung Barat (22–23 Sep 2025): >842 siswa keracunan, sampel muntah diperiksa laboratorium.
• SMA Negeri 15 Jakarta: 7 siswa mengalami gejala keracunan.
• Nunukan Selatan, Kaltara: Puluhan siswa mual/muntah akibat ayam basi, ikan berulat.
• Sumbawa (Agustus 2025): 106 siswa dirawat puskesmas.
• Samarinda, Kaltim: Lauk basi, sayur berulat, buah busuk; kasus muntaber dilaporkan.
• SMK 4 Yogyakarta: Paket MBG berisi lauk basi, buah busuk, ulat.

Hingga pertengahan September 2025, 5.626 kasus tercatat di 17 provinsi keracunan akibat MBG. Bila kasus keracunan ini terus berlanjut lebih baik pemerintah menghentikan sementara program senilai Rp160 triliun ini, karena bisa menimbulkan akibat yang fatal bagi kesehatan siswa.

Beban Ditanggung yang Lemah

Alih-alih mengevaluasi penyedia makanan atau mekanisme distribusi, pihak sekolah kerap mengarahkan tanggung jawab ke guru dan bahkan orang tua. Ada laporan bahwa siswa dilarang mempublikasikan kondisi makanan basi atau berulat demi menjaga “citra sekolah”. 

Guru dipaksa menandatangani perjanjian BGN (Bantuan Gizi Nasional) tanpa pilihan, seolah-olah mereka yang harus menanggung risiko penuh. Padahal jelas, guru dan orang tua tidak memiliki kewenangan atas penyediaan makanan massal.

MBG: Populis tapi Prematur

Realitas ini menunjukkan MBG lebih berfungsi sebagai program populis ketimbang program kesehatan dan pendidikan yang serius. Kebijakan sebesar ini seharusnya disiapkan matang dengan uji coba bertahap, sistem pengawasan mutu yang ketat, hingga audit transparan. 

Namun, faktanya, MBG terkesan terburu-buru, tidak siap dari sisi infrastruktur, dan minim partisipasi publik. Akibatnya, anak-anak yang seharusnya menerima gizi justru mendapat racun.

Evaluasi Menyeluruh Sangat Mendesak

Pemerintah tidak boleh menutup mata. Evaluasi menyeluruh harus segera dilakukan dengan langkah konkret:
1. Hentikan sementara dapur MBG bermasalah. Jangan biarkan penyedia yang terbukti lalai terus beroperasi.
2. Audit mutu pangan secara transparan. Keterlibatan BPOM dan lembaga independen wajib untuk memastikan standar keamanan makanan.
3. Bebaskan guru dari beban logistik. Guru seharusnya fokus mengajar, bukan menjadi mandor distribusi makanan.
4. Libatkan UMKM lokal dan komunitas. Pemberdayaan ekonomi lokal bisa meningkatkan kualitas sekaligus menekan risiko manipulasi proyek.
5. Tegakkan sanksi tegas. Penyedia yang lalai hingga menimbulkan keracunan massal harus dikenakan sanksi hukum, bukan hanya administrasi.

Penutup

MBG hadir dengan niat mulia, tetapi tanpa perencanaan matang, niat baik berubah menjadi bencana. Ratusan siswa keracunan, makanan basi beredar luas, guru diperbudak tanpa insentif, dan tanggung jawab dialihkan ke pihak lemah. Jika tidak segera dibenahi, MBG hanya akan dikenang sebagai program populis penuh masalah yang lebih banyak melukai daripada menyehatkan. (S24-Penulis adalah Seorang Dosen, Pemerhati isu sosial, mentor kepemudaan- kebangsaan.)