Dua Titik Longsor di Haranggaol Mengancam Nyawa, Kadis PU Simalungun Permalukan Bupati Simalungun.

Simalungun, S24 - Brenksek. Kalimat itu pernah dilontarkan Presiden Prabowo Subiyanto saat memberikan pidato resmi dihadapan seluruh kepala daerah se Indonesia. Kata brenksek bagi Prabowo, dialamatkan kepada kepala daerah yang tidak peduli dengan pembangunan di daerahnya. 

Kata brenksek kali ini, bisa dialamatkan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Simalungun, Ir. Hotbinson Damanik, S.T., M.T., IPM. Kerap memberikan laporan asal bapak senang (ABS) kepada Bupati Simalungun.

Bahkan tega melakukan pembiaran sudah setahun lebih jalan Panatapan–Haranggaol amblas, menyisakan dua titik longsor yang nyaris memutus akses dan mengancam nyawa setiap pengendara yang melintas. 

Setahun, bukan sebulan, bukan seminggu. Dan sampai hari ini, tidak ada satu pun tindakan nyata dari Pemerintah Kabupaten Simalungun untuk menyelamatkan warganya sendiri dari jurang maut itu. Bahkan rambu-rambu tanda bahaya pun tak ada tampak dilokasi.

Yang ada hanya survei formalitas, janji berulang, dan kalimat “akan segera ditangani” yang tidak pernah menjadi kenyataan.

Sementara itu, masyarakat setiap hari menjalani rutinitas dengan rasa takut yang sangat nyata, apakah hari ini mereka selamat pulang? Atau terperosok ke jurang karena jalan yang seharusnya dilindungi pemerintah justru dibiarkan menggantung tanpa perbaikan?



Jalan Vital yang Dihilangkan dari Prioritas

Jalur Panatapan–Haranggaol bukan jalan kecil di pelosok yang jarang dilalui. Ini adalah, akses utama warga, jalur wisata menuju Haranggaol dan Danau Toba, jalur ekonomi pengangkutan hasil pertanian.

Namun kenyataannya, dua titik longsor itu dibiarkan seperti bukan tanggung jawab siapa pun. Padahal setiap hari kendaraan harus bergantian melewati jalur sempit selebar satu motor, tepat di pinggir jurang, tanpa rambu keselamatan, tanpa pengamanan, tanpa solusi.

Jika ada warga jatuh, kita semua tahu siapa yang paling bertanggung jawab. Tetapi anehnya, justru pihak yang seharusnya paling bertanggung jawab tampak paling diam. Pertanyaannya sederhana, apa lagi yang ditunggu?

Apakah Dinas PUPR Simalungun sedang menunggu korban jiwa jatuh terlebih dahulu? Haruskah ada keluarga kehilangan ayah, anak, atau ibu mereka, hanya agar sebuah perbaikan jalan akhirnya dianggap mendesak?

Jika dua titik longsor itu berada di depan kantor dinas atau di pusat kota, apakah mereka akan menunggu setahun penuh juga? Pertanyaan ini penting, karena menguji sebuah hal mendasar, apakah keselamatan warga dianggap penting atau tidak?

Warga sudah bersuara, memasang rambu darurat sendiri, dan mendesak pemerintah. Akademisi sudah membuat surat terbuka. DPRD sudah membacakan persoalan ini di rapat paripurna. Lembaga masyarakat sudah menyatakan peringatan keras. Semua sudah menyoroti masalah ini.

Satu-satunya pihak yang belum memberikan tindakan nyata adalah pihak yang paling memiliki kekuasaan untuk memperbaiki jalan itu, Pemkab Simalungun dan Dinas PUPR-nya.

Ketika semua pihak berteriak, dan hanya pemerintah yang tetap diam, itu bukan lagi kelalaian. Itu adalah pengabaian sistematis terhadap keselamatan publik. 


Momentum Natal dan Tahun Baru: Ancaman di Depan Mata

Dalam hitungan minggu, ribuan kendaraan akan memadati rute Haranggaol. Wisatawan, perantau, dan warga lokal akan memadati jalur itu. Dan saat itu terjadi, dua titik longsor yang dibiarkan setahun penuh itu berubah menjadi bom waktu.

Jika terjadi kecelakaan besar, apakah Pemkab Simalungun siap menanggung jawabannya? Siapkah Dinas PUPR menjelaskan kenapa perbaikan darurat pun tidak dilakukan selama berbulan-bulan?

Kami tegaskan, ini bukan sekadar infrastruktur, ini tentang nyawa Manusia. Editorial ini adalah peringatan keras. Ini panggilan moral. Ini pengingat bahwa setiap hari keterlambatan berarti menambah risiko.

Pemkab Simalungun, terutama Kepala Dinas PUPR, tidak punya alasan lagi untuk menunda. Alat berat harus dikirim sekarang. Penanganan darurat harus dilakukan sekarang. Perbaikan permanen harus diputuskan sekarang.

Bukan besok. Bukan minggu depan. Bukan menunggu laporan berikutnya. Karena jalan Panatapan–Haranggaol bukan hanya retak dan amblas, yang amblas adalah rasa aman masyarakat terhadap pemerintah yang seharusnya melindungi mereka.

Sudah cukup waktu dihabiskan untuk diam. Sudah cukup warga dibiarkan berjudi dengan nyawanya di jalan sendiri. Perbaiki jalannya sebelum terlambat.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Simalungun, Ir. Hotbinson Damanik janganlah brenksek, mempermalukan Bupati Simalungun dimata masyaraktnya. Segeralah lakukan Perbaikan. (S24-AsenkLeeSaragih)