Jakarta, S24 - Gubernur Jambi Al Haris bergerak cepat memastikan program perumahan nasional benar-benar menyentuh masyarakat di daerahnya. Ia menemui langsung Maruarar Sirait di Kantor Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Jakarta, Senin (23/2/2026), guna membahas kepastian alokasi dana perumahan untuk Provinsi Jambi.

Tak sendiri, Al Haris membawa seluruh Bupati, Wali Kota, serta jajaran teknis perumahan se-Provinsi Jambi. Langkah ini dinilai sebagai sinyal kuat bahwa Jambi tidak ingin hanya menjadi penonton dalam distribusi anggaran pusat.

Dalam pertemuan yang berlangsung sekitar dua jam itu, Gubernur Jambi Al Haris menegaskan bahwa kebutuhan rumah layak huni di Jambi masih tinggi. Ia meminta agar program seperti Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), penataan kawasan kumuh, hingga rumah subsidi dialokasikan secara proporsional sesuai kebutuhan riil di lapangan.

“Kami membawa data konkret. Harapan kami, alokasi anggaran ke Jambi bisa maksimal dan tepat sasaran. Program ini harus benar-benar dirasakan masyarakat, bukan sekadar wacana,” tegasnya.

Al Haris juga memastikan pemerintah daerah siap mengawal pelaksanaan program agar tidak terjadi tumpang tindih data maupun kendala administrasi yang berpotensi menghambat realisasi anggaran.

Komitmen Pusat dan Tantangan Realisasi

Merespons permintaan tersebut, Menteri PKP Maruarar Sirait menyatakan komitmennya untuk memperkuat akses pembiayaan dan pembangunan perumahan di daerah. Ia menyebut telah mengusulkan skema penurunan bunga kredit perumahan menjadi 5 persen bagi jutaan nasabah, khususnya pelaku usaha mikro berbasis rumah tangga.

Selain itu, Kementerian PKP memaparkan empat fokus strategi untuk daerah, yakni pemberdayaan ekonomi rumah tangga berbasis hunian, penataan kawasan kumuh, optimalisasi program BSPS, serta penyederhanaan akses subsidi KPR tapak dan rumah susun bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Namun demikian, realisasi program tetap bergantung pada kesiapan data, kelengkapan administrasi, serta sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah.

Publik Menunggu Bukti

Kunjungan ini menjadi momentum penting bagi Jambi untuk memastikan kebutuhan perumahan tidak terpinggirkan dalam skema anggaran nasional. Dengan kebutuhan rumah layak huni yang masih signifikan, masyarakat kini menanti tindak lanjut konkret berupa penetapan kuota, pencairan anggaran, serta jadwal pelaksanaan di lapangan.

Tanpa eksekusi yang terukur dan pengawasan ketat, komitmen yang disampaikan dalam forum resmi berisiko berhenti sebagai pernyataan normatif.

Turut mendampingi Gubernur dalam audiensi tersebut, sejumlah kepala daerah dan pejabat teknis terkait, termasuk unsur Bappeda, Dinas Perkimtan, Kominfo, serta biro terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi.(S24-AsenkLeeSaragih)