Jakarta, S24 - NARASI wong cilik melekat kepada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dalam membangun identitas sebagai partai pembela rakyat kecil. Kini, saat pemilih didominasi generasi muda digital, muncul pertanyaan: masihkah bahasa kerakyatan itu menggema bagi Generasi Z (Gen Z)?

Perubahan demografi memaksa partai membaca ulang zaman. Generasi internet dan "ekonomi gig" memiliki keresahan berbeda dari basis lama yang akrab dengan isu sembako dan subsidi.

Bagi anak muda, kecemasan bukan sekadar harga beras atau BBM, tetapi lapangan kerja, biaya pendidikan, ruang berekspresi, dan keadilan digital. Mereka menuntut transparansi dan politik otentik, bukan slogan berulang tanpa pembaruan.

Di sinilah PDIP menghadapi tantangan beradaptasi tanpa kehilangan jati diri. Kerakyatan harus diterjemahkan ke kebijakan konkret yang menyentuh aspirasi generasi muda.

Respons atas keresahan itu menuntut perubahan komunikasi politik. Gen Z lebih percaya pada konsistensi, rekam jejak, dan keberanian melawan politik transaksional.

Hal ini tercermin dalam pengalaman Wasekjen DPP PDIP sekaligus Anggota DPR RI Adian Napitupulu saat menjawab mahasiswa yang ingin terpilih menjadi Anggota DPR tanpa politik uang. Ia menegaskan politik bukan jalan pintas, melainkan niat baik, pikiran jernih, dan tindakan tulus.

“Lebih baik orang tidak berpengalaman tapi jujur, daripada berpengalaman tapi nyolong,” ujarnya, menohok budaya instan demokrasi. Pesan itu menegaskan kemenangan tak bisa dibeli, melainkan diraih lewat kepercayaan rakyat.

Adian mengingatkan banyak anak muda ingin menang cepat tanpa perjuangan panjang. Padahal kemenangan sejati lahir dari keberpihakan pada rakyat.

Di tengah pergeseran menuju Generasi Z, relevansi PDIP bergantung pada kemampuannya menjahit idealisme lama dengan semangat baru. Jika kerakyatan diwujudkan dalam politik bersih dan transparan, narasi itu akan tetap hidup di era digital.(S24-Red)