Foto By: J24

Jambi, S24 – Secara ekonomi daerah pascapandemi, Kabupaten Merangin menunjukkan performa yang cukup impresif dengan pertumbuhan yang melampaui rata-rata nasional dan provinsi. Pada 2025, pertumbuhan ekonomi Merangin tercatat sebesar 5,13 persen, lebih tinggi dibandingkan nasional 5,11 persen dan Provinsi Jambi 4,93 persen. Struktur ekonomi yang ditopang kuat oleh sektor pertanian berhasil menjaga stabilitas, bahkan mendorong perbaikan sejumlah indikator kesejahteraan.

Namun, di balik capaian tersebut, tersimpan tantangan serius yang berpotensi menggerus fondasi ekonomi jangka panjang jika tidak segera diantisipasi secara komprehensif.

Hal itu diungkapkan pengamat ekonomi Noviardi Ferzi kepada wartawan, Kamis pagi (16/4/2026), terkait dengan capaian ekonomi Merangin sepanjang 2025 yang patut diapresiasi.

Namun menyimpan ancaman laten yang tidak boleh diabaikan. Ia menyebut, pertumbuhan tersebut ditopang oleh sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yang tumbuh 5,55 persen, meningkat signifikan dari 2,77 persen tahun sebelumnya, serta berkontribusi sekitar 47,33 persen terhadap total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). 

Sementara itu, sektor perdagangan menyusul dengan kontribusi 13,24 persen, dan sektor akomodasi serta makan minum justru mengalami perlambatan dari 7,78 persen menjadi 3,24 persen.

Menurutnya, dominasi sektor primer mencerminkan struktur ekonomi yang kuat namun belum terdiversifikasi. “Ini kekuatan sekaligus kerentanan. Ketika sektor ini tumbuh tinggi, itu kabar baik. Tapi ketergantungan berlebihan tanpa pengelolaan berkelanjutan bisa menjadi bom waktu,” ujarnya.

Dari sisi fiskal, kinerja daerah juga menunjukkan tren positif. Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencapai Rp161,7 miliar atau 104,64 persen dari target, dengan total pendapatan daerah sebesar Rp1,495 triliun atau 98,37 persen dari target. PDRB per kapita pada 2024 tercatat sekitar Rp68,22 juta. Sementara itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat tipis menjadi 73,41 poin dari 72,65 poin pada 2024.

Perbaikan juga terlihat pada distribusi pendapatan dan tingkat kemiskinan. Indeks Gini menunjukkan tren menurun dari kisaran 0,34–0,36 pada periode 2020–2022, berada di level 0,36 pada 2023 (Maret 0,343), lalu turun menjadi 0,321 pada Maret 2024 dan kembali membaik ke 0,32 pada semester I 2025. Sejalan dengan itu, tingkat kemiskinan menurun dari 9,45 persen menjadi 8,27 persen, didukung pertumbuhan ekonomi semester I 2025 sebesar 5,42 persen.

Namun demikian, Noviardi mengingatkan bahwa capaian tersebut berada dalam bayang-bayang krisis lingkungan akibat maraknya aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) yang kini telah memasuki kondisi darurat. Aktivitas ilegal ini tercatat merusak sekitar 3.920 hektare lahan di 189 titik yang tersebar di 12 kecamatan.

“Kerusakan ini bukan hanya soal lingkungan, tetapi juga ancaman langsung terhadap ekonomi. Pencemaran sungai Batang Hari dan Masumai akibat merkuri dan sedimen telah mengganggu kebutuhan dasar masyarakat seperti air minum, MCK, irigasi, hingga ekosistem perikanan,” tegasnya.

Ia menambahkan, dampak PETI juga merusak tanah pertanian yang menjadi penopang utama ekonomi daerah, serta menimbulkan kerugian negara yang diperkirakan mencapai Rp2,5 triliun untuk wilayah Jambi secara keseluruhan. Selain itu, konflik sosial antarpenambang dan penurunan kualitas hidup masyarakat menjadi konsekuensi lanjutan yang tidak bisa diabaikan.

Noviardi menilai, langkah pemerintah daerah yang mendorong pembentukan Wilayah Tambang Rakyat (WTR) di sembilan desa perlu dikawal secara ketat. “Legalitas harus dibarengi pengawasan. Jika tidak, ini hanya akan memindahkan masalah. WTR harus berbasis pada prinsip keberlanjutan dan reklamasi,” ujarnya.

Ia menegaskan, penanganan PETI harus dilakukan secara terpadu melalui penegakan hukum, pengawasan alat berat seperti ekskavator, serta percepatan pemulihan lingkungan. Di sisi lain, diversifikasi ekonomi menjadi keharusan agar ketergantungan terhadap sektor primer dapat dikurangi.

“Merangin memiliki capaian ekonomi yang baik hari ini, tetapi tanpa pengelolaan lingkungan yang serius, pertumbuhan tersebut tidak akan berkelanjutan. Keseimbangan antara ekonomi dan ekologi adalah kunci utama,” pungkasnya.(S24-Red)