Foto Ilustrasi. (J24)

Jambi, S24 - Tren penurunan kemiskinan di Kabupaten Merangin menunjukkan sinyal positif, namun di balik perbaikan statistik tersebut tersimpan persoalan fundamental yang belum terselesaikan. Pengamat ekonomi, Dr Noviardi Ferzi SE MM, menilai capaian ini belum cukup kuat untuk menjadi indikator keberhasilan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, tingkat kemiskinan Merangin pada Maret 2025 tercatat 8,07 persen atau sekitar 32,38 ribu jiwa, menurun dari 8,40 persen pada 2024 dan 8,90 persen pada 2023. Secara historis, angka ini jauh lebih baik dibandingkan kondisi dua dekade lalu yang sempat menyentuh 15 persen.

“Ini tentu progres, tetapi harus dibaca secara hati-hati. Penurunan ini belum sepenuhnya mencerminkan transformasi ekonomi yang kuat, melainkan masih dipengaruhi faktor jangka pendek seperti bantuan sosial dan stabilitas harga,” ujar Noviardi, di Jambi, Kamis (23/4/2026).

Menurutnya, wajah ekonomi Merangin saat ini menunjukkan dualisme, di satu sisi angka kemiskinan menurun, namun di sisi lain ketimpangan dan keterbatasan struktur ekonomi masih bertahan. Hal ini tercermin dari indeks Gini yang berada di kisaran 0,32–0,33, sedikit di atas rata-rata provinsi.

Ia menekankan bahwa akar persoalan Merangin bersifat geografis dan struktural. Wilayah yang luas dengan akses infrastruktur yang belum merata menyebabkan distribusi aktivitas ekonomi terkonsentrasi di pusat kabupaten, sementara daerah pinggiran tertinggal.

“Ketimpangan di Merangin bukan yang paling tinggi, tetapi bersifat laten dan berpotensi melebar jika tidak ditangani serius. Ini akibat konektivitas yang terbatas dan minimnya pusat-pusat pertumbuhan baru,” jelasnya.

Selain itu, ketergantungan masyarakat pada sektor primer seperti pertanian beras dan cabai dinilai memperbesar risiko ekonomi. Fluktuasi harga pangan, kenaikan BBM, serta biaya energi berdampak langsung terhadap daya beli masyarakat, terutama kelompok rentan.

Noviardi juga menyoroti lemahnya penciptaan lapangan kerja formal yang memperburuk struktur ekonomi daerah. Dengan jumlah penduduk yang besar, pasar tenaga kerja di Merangin dinilai belum mampu menyerap angkatan kerja secara optimal.

“Jika kemiskinan turun tapi pengangguran tetap tinggi, itu artinya kita belum menyelesaikan masalah secara fundamental. Ini hanya pergeseran, bukan perbaikan,” tegasnya.

Ia menilai target penurunan Gini ratio hingga 0,20 pada 2026 sebagai ambisi yang perlu diiringi langkah konkret dan terukur. Tanpa transformasi ekonomi berbasis hilirisasi dan penguatan sektor produktif, target tersebut berisiko tidak realistis.

Meski demikian, Noviardi mengapresiasi langkah pemerintah daerah yang mulai fokus pada pembangunan pendidikan dan program bantuan sosial seperti BLT. Namun ia mengingatkan bahwa kebijakan tersebut harus diarahkan untuk mendorong kemandirian ekonomi masyarakat.

“Bantuan sosial itu penting, tapi sifatnya hanya jaring pengaman. Yang lebih penting adalah menciptakan ekosistem ekonomi yang produktif dan berkelanjutan,” ujarnya.

Sebagai penutup, ia menegaskan bahwa tantangan utama Merangin ke depan adalah menggeser paradigma pembangunan dari sekadar mengejar angka kemiskinan menuju pemerataan ekonomi yang berkualitas.
“Statistik boleh membaik, tetapi tanpa perubahan struktur ekonomi, ketimpangan akan tetap menjadi bayang-bayang pembangunan di Merangin,” pungkasnya.(S24-AsenkLeeSaragih)