Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka (dua dari kanan) saat kunjungan di RSUD Raden Mattaher Kota Jambi, Telanaipura, Kota Jambi, Provinsi Jambi, Kamis (16/7/2026). (Foto: DiskominfoJambi).

Jambi, S24-Persoalan keberadaan stockpile batu bara di sekitar kawasan Candi Muaro Jambi kembali mencuat dan memantik desakan publik. Kali ini, tekanan datang langsung dari mahasiswa kepada Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka, dalam kunjungannya ke Jambi, Kamis (16/7/2026).

Dalam pertemuan singkat, mahasiswa dari Gerakan Mahasiswa Pagar Budaya (GEMA PB) Jambi menyampaikan secara langsung kondisi terkini kawasan cagar budaya tersebut yang dinilai semakin terancam oleh debu batu bara kepada Wapres Gibran. 

Aktivitas stockpile yang berada di sekitar situs disebut masih beroperasi dan menghasilkan polusi yang berdampak pada struktur serta kelestarian candi.

Mahasiswa mendesak agar pemerintah pusat tidak hanya menindaklanjuti laporan, tetapi juga segera mengambil langkah konkret. Salah satu tuntutan utama adalah agar Wapres RI Gibran memberikan instruksi tegas kepada Pemerintah Provinsi Jambi untuk menertibkan bahkan menghentikan aktivitas stockpile di sekitar kawasan cagar budaya.

“Candi Muaro Jambi bukan hanya milik daerah, tapi warisan nasional. Negara harus hadir dan memastikan kawasan ini steril dari aktivitas industri yang merusak,” ujar Adjie Permana, perwakilan GEMA PB dalam keterangannya.

Gibran tampak merespons dengan menanyakan status keberadaan stockpile dan kepemilikannya. Respons itu dinilai sebagai sinyal awal perhatian pemerintah pusat, namun publik menilai langkah lanjutan menjadi kunci.

Warisan Dunia Terancam Aktivitas Industri

Candi Muaro Jambi merupakan salah satu kompleks percandian terluas di Asia Tenggara dengan nilai historis tinggi, bahkan telah lama didorong menjadi situs warisan dunia. Namun, keberadaan stockpile batu bara di radius yang relatif dekat menjadi ancaman serius.

Debu batu bara yang dihasilkan tidak hanya mencemari lingkungan, tetapi juga berpotensi merusak struktur bata kuno yang menjadi material utama candi. Dalam jangka panjang, paparan partikel halus tersebut dapat mempercepat pelapukan dan mengurangi nilai autentisitas situs.

Lokasi stockpile Batu Bara milik PT  Sinar Anugerah Sukses (SAS) yang berada di wilayah permukiman penduduk Kelurahan Aur Kenali, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi. (Foto: Dok JPO)



Sejumlah aktivis dan akademisi sebelumnya juga telah mengingatkan bahwa konflik antara kepentingan ekonomi dan pelestarian budaya di kawasan ini semakin tajam. Aktivitas logistik batu bara dinilai tidak sejalan dengan upaya konservasi yang membutuhkan lingkungan bersih dan terkendali.

Mandeknya Instruksi Presiden

Mahasiswa juga menyinggung arahan Presiden RI ke-7, Joko Widodo, pada Tahun 2022 yang meminta pelestarian kawasan Candi Muaro Jambi. Namun hingga pertengahan 2026, implementasi di lapangan dinilai belum maksimal.

Fakta bahwa stockpile masih beroperasi menunjukkan adanya persoalan serius pada aspek pengawasan dan penegakan kebijakan di tingkat daerah. Hal ini memunculkan tuntutan agar pemerintah pusat turun tangan lebih tegas, termasuk melalui instruksi langsung kepada kepala daerah.

Sejumlah pihak kini mendorong agar Wapres Gibran segera mengeluarkan arahan strategis kepada Gubernur Jambi Al Haris untuk menertibkan seluruh aktivitas stockpile di sekitar kawasan cagar budaya.

Menetapkan zona penyangga bebas industri di radius aman dari situs. Memastikan penegakan hukum terhadap pelanggaran lingkungan dan tata ruang. Mengintegrasikan pelestarian candi dalam kebijakan pembangunan daerah. Langkah tersebut dinilai krusial untuk menghentikan kerusakan yang berpotensi semakin meluas.

“Kalau tidak ada perintah tegas dari pusat, masalah ini akan terus berulang. Gubernur harus diberi mandat jelas untuk membersihkan kawasan dari aktivitas batu bara,” ujar seorang pemerhati budaya di Jambi.

Ujian Komitmen Pemerintah

Di akhir pertemuan, Wapres RI Gibran menyatakan akan menindaklanjuti laporan mahasiswa dan menerima dokumen aspirasi yang diserahkan. Pernyataan itu kini menjadi sorotan publik sebagai ujian komitmen pemerintah dalam menjaga warisan budaya.

Kasus Candi Muaro Jambi mencerminkan tantangan besar dalam menyeimbangkan kepentingan ekonomi dan pelestarian sejarah. Tanpa intervensi tegas, dikhawatirkan kerusakan yang terjadi akan bersifat permanen.

Desakan agar Wapres segera memerintahkan Gubernur Jambi bukan hanya tuntutan administratif, tetapi juga simbol harapan agar negara benar-benar hadir melindungi identitas budaya bangsa dari ancaman yang terus mengintai.(S24-AsenkLeeSaragih)