Bendera Merah Putih kembali berkibar, pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia kembali menggema. Tapi di tengah perayaan, kita harus jujur kemerdekaan belum sepenuhnya dirasakan oleh rakyat.
Kemerdekaan bukan hanya seremoni. Kemerdekaan adalah ketika harga beras turun, anak bisa sekolah tanpa takut biaya, dan orang sakit bisa berobat tanpa dipersulit. Karena itu, di momentum ini kami menyampaikan 8 catatan koreksi untuk Pemerintah dan DPR RI.
1. Tunaikan Janji Kesejahteraan Rakyat
Kemerdekaan harus terasa di meja makan. Saat ini rakyat masih bergulat dengan harga pangan yang fluktuatif, biaya kesehatan dan pendidikan yang memberatkan. Negara wajib hadir menjamin kebutuhan dasar pangan murah, layanan kesehatan terjangkau, dan pendidikan berkualitas. Tanpa itu, kemerdekaan hanya jadi kata.
2. Stop Politik Anggaran & Korupsi
APBN dan APBD adalah uang rakyat. Bukan alat bacakan elite, bukan proyek titipan. Sudah saatnya pemberantasan korupsi dilakukan tanpa tebang pilih. Lembaga penegak hukum harus independen, dan setiap rupiah anggaran harus bisa dipertanggungjawabkan secara terbuka.
3. Kembalikan Fungsi DPR sebagai Pengawas
DPR lahir dari suara rakyat. Tugas utamanya mengawasi, bukan menjadi stempel eksekutif. DPR harus kembali menjadi corong aspirasi konstituen. Berani mengkritik, berani menolak kebijakan yang merugikan rakyat, dan berani membuka ruang dialog yang jujur.
4. Jaga Demokrasi & Kebebasan Berpendapat
Demokrasi yang sehat hidup dari kritik. Mengkriminalisasi aktivis, akademisi, dan jurnalis sama saja membunuh nalar bangsa. Ruang demokrasi, kebebasan pers, dan kampus harus dijaga. Negara tidak boleh alergi terhadap perbedaan pendapat dimana rakyat berekspresi.
5. Sahkan UU yang Pro Rakyat, Bukan Pro Oligarki
Rakyat menunggu kepastian hukum. Segera sahkan RUU Perampasan Aset Koruptor, UU Perlindungan Pekerja, dan UU Perlindungan Data Pribadi. Jangan lagi melahirkan undang-undang titipan yang hanya menguntungkan segelintir kelompok. Legislasi harus berpihak pada 270 juta rakyat, bukan pada oligarki.
6. Tegas Atasi Karhutla & Kerusakan Lingkungan
Setiap tahun Jambi dan daerah lain dicekik asap. Ini bukan bencana alam, ini bencana kelalaian. Pemerintah harus tegas menghukum korporasi pembakar hutan dan lahan. Kesehatan rakyat harus di atas kepentingan investasi. Lingkungan yang rusak adalah utang kita ke anak cucu.
7. Birokrasi Efisien & Anti Dipersulit
Seharusnya negara mempermudah, bukan mempersulit. Layanan publik harus cepat, transparan, dan digital. Pungli dan KKN harus diberantas sampai ke akar. Reformasi birokrasi bukan jargon, tapi harus terasa saat rakyat mengurus KTP, izin usaha, hingga bantuan sosial.
8. Siapkan Generasi 2045, Bukan Utang 2045
Indonesia Emas 2045 hanya mungkin jika hari ini kita investasi ke SDM. Perkuat pendidikan vokasi, ciptakan lapangan kerja layak, dan siapkan generasi yang sehat dan cerdas. Jangan sampai kita hanya mewariskan utang negara dan bonus demografi tanpa bekal ke generasi mendatang.
Penutup
Merdeka adalah kerja tiap hari. Bukan hanya 17 Agustus. Jika 8 catatan ini ditunaikan, baru kita bisa berkata dengan lantang: Indonesia benar-benar merdeka. Dirgahayu Republik Indonesia Ke-81 "Bersatu, Berdaulat, Rakyat Sejahtera".
(Jambi, 17 Agustus 2026. Ketua DPD PIKI Jambi S. Robinson Hutapea, S.Pd).
0Komentar