TAPTENG, S24 - Dinamika politik di Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng) kembali menjadi sorotan. Wacana pemakzulan Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu mencuat di tengah menguatnya tarik-menarik kepentingan antara eksekutif dan legislatif daerah.

Situasi tersebut memunculkan berbagai spekulasi di tengah masyarakat mengenai siapa dan kelompok mana yang berada di balik menguatnya dorongan politik terhadap pemerintahan Masinton Pasaribu.

Namun demikian, hingga kini, dugaan mengenai adanya aktor tertentu sebagai penggerak utama wacana pemakzulan tersebut perlu ditempatkan sebagai spekulasi politik yang masih membutuhkan bukti, klarifikasi, serta konfirmasi dari pihak-pihak yang disebut.

Bayang-bayang dinamika politik masa lalu. Perdebatan mengenai hubungan antara kepala daerah dan parlemen di Tapanuli Tengah bukanlah sesuatu yang sepenuhnya baru.

Sejarah politik pemerintahan daerah sebelumnya juga memperlihatkan bagaimana hubungan antara kepala daerah dengan kelompok-kelompok politik di parlemen maupun di luar parlemen dapat berkembang menjadi konflik terbuka.

Dalam dinamika politik sebelumnya, misalnya, ketika SJT menjabat sebagai Bupati Tapanuli Tengah setelah menggantikan almarhum Bonaran Situmeang, muncul berbagai bentuk tekanan politik terhadap pemerintahan daerah.

Tekanan tersebut, berdasarkan berbagai narasi yang berkembang di ruang publik, antara lain berupa aksi demonstrasi, ancaman pelaporan kepada aparat penegak hukum, hingga tarik-menarik kepentingan terkait dukungan politik dan pembangunan daerah.

Pengalaman masa lalu tersebut kini kembali diingat oleh sebagian masyarakat ketika pemerintahan Masinton Pasaribu menghadapi tekanan politik dari kelompok legislatif.

Pertanyaannya kemudian adalah apakah situasi politik yang terjadi saat ini merupakan bagian dari dinamika pengawasan terhadap pemerintah daerah atau telah berkembang menjadi pertarungan kepentingan politik yang lebih luas?

Konstelasi Politik DPRD Jadi Sorotan

Salah satu faktor yang membuat dinamika tersebut menarik untuk dicermati adalah konfigurasi politik di DPRD Tapanuli Tengah.

Ketika komposisi legislatif tidak sepenuhnya sejalan dengan kepala daerah, mekanisme pengawasan dapat menjadi arena konsolidasi politik. Dalam sistem pemerintahan daerah, DPRD memiliki sejumlah instrumen konstitusional untuk menjalankan fungsi pengawasan, termasuk hak interpelasi dan hak angket sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penggunaan instrumen tersebut pada dasarnya merupakan bagian dari mekanisme checks and balances. Karena itu, setiap langkah politik DPRD terhadap pemerintah daerah semestinya dapat diuji berdasarkan alasan, dasar hukum, bukti, serta kepentingan publik.

Persoalannya menjadi berbeda apabila instrumen pengawasan tersebut dipersepsikan masyarakat sebagai bagian dari perebutan pengaruh politik pascapilkada.

Sejumlah spekulasi yang beredar di masyarakat bahkan mengaitkan menguatnya wacana pemakzulan dengan kelompok politik yang kandidatnya mengalami kekalahan dalam Pilkada Tapanuli Tengah sebelumnya.

Tetapi tudingan tersebut tidak dapat serta-merta dianggap sebagai fakta. Diperlukan bukti dan konfirmasi dari pihak-pihak terkait untuk memastikan apakah memang terdapat hubungan antara kepentingan politik pascapilkada dengan agenda pemakzulan.

Masinton Diminta Tidak Kehilangan Fokus

Di tengah situasi politik yang memanas, sejumlah suara dari masyarakat dan tokoh lokal mendorong Bupati Masinton Pasaribu agar tidak terlalu larut dalam konflik politik.

Sikap tenang dan pendekatan komunikasi yang dilakukan pemerintah daerah dinilai positif, tetapi pada saat yang sama kepala daerah juga diharapkan mampu menghadapi tekanan politik secara tegas melalui mekanisme hukum dan pemerintahan yang tersedia.

Pesannya sederhana, jangan sampai energi pemerintah daerah habis untuk meladeni konflik politik, sementara persoalan pelayanan publik dan pembangunan masyarakat justru terabaikan.

Bupati seharusnya tetap memastikan roda pemerintahan berjalan, program pembangunan dilaksanakan, serta anggaran daerah digunakan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Menariknya, dinamika politik saat ini juga memunculkan kembali pertanyaan mengenai pengelolaan keuangan daerah pada periode-periode sebelumnya.

Sejumlah pihak mulai mendorong agar penggunaan APBD Tapanuli Tengah pada periode 2017–2022 dibuka dan diperiksa secara transparan, termasuk berbagai proyek pembangunan yang hasilnya dinilai belum optimal atau belum selesai.

Salah satu persoalan yang menjadi perhatian publik adalah pembangunan Kantor Bupati yang disebut mengalami persoalan dalam penyelesaiannya.

Selain itu, berbagai kasus hukum yang pernah menyeret sejumlah kepala desa di Tapanuli Tengah juga menjadi bagian dari pembicaraan masyarakat ketika membandingkan tata kelola pemerintahan masa lalu dengan pemerintahan saat ini.

Begitu pula dengan penggunaan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang menjadi perhatian publik. Namun, seluruh pertanyaan tersebut harus ditempatkan dalam koridor yang benar. Jika memang terdapat dugaan penyimpangan anggaran, mekanisme yang tepat adalah membuka data, melakukan audit, meminta penjelasan pemerintah daerah, dan menyerahkan dugaan tindak pidana kepada aparat penegak hukum untuk diproses berdasarkan bukti.

Dengan demikian, persoalan anggaran tidak berubah menjadi sekadar senjata dalam pertarungan politik. Siapa aktor utama di balik wacana pemakzulan? 

Pertanyaan yang kemudian berkembang di tengah masyarakat adalah, siapa sebenarnya aktor utama yang mendorong wacana pemakzulan Bupati Masinton Pasaribu?

Jawabannya sampai saat ini belum dapat dipastikan hanya berdasarkan percakapan di media sosial, pernyataan politik, ataupun spekulasi masyarakat.

Untuk menjawab pertanyaan tersebut secara bertanggung jawab, publik membutuhkan fakta, siapa yang pertama kali menggulirkan wacana tersebut, apa dasar hukum yang digunakan, apa alasan pemakzulan, siapa saja yang terlibat dalam konsolidasi politik, serta bukti apa yang menjadi dasar langkah tersebut.

Jika memang terdapat pelanggaran serius yang dilakukan kepala daerah, masyarakat tentu berhak mengetahui dan prosesnya harus berjalan melalui mekanisme hukum yang berlaku.

Sebaliknya, apabila wacana pemakzulan lebih banyak didorong oleh kepentingan politik pascapilkada, publik juga berhak mengetahuinya.

Transparansi Menjadi Kunci

Jangan biarkan rakyat menjadi korban pertarungan politik. Bagaimanapun, masyarakat Tapanuli Tengah tidak membutuhkan pertarungan politik berkepanjangan yang hanya menghabiskan energi pemerintah dan parlemen.

Rakyat membutuhkan jalan yang baik, pelayanan kesehatan yang semakin baik, pendidikan yang berkualitas, ekonomi yang tumbuh, lapangan pekerjaan, serta pengelolaan APBD yang transparan.

Bupati Masinton Pasaribu pun dituntut untuk tetap menunjukkan bahwa pemerintahan tidak boleh berhenti hanya karena tekanan politik.

Jika menghadapi kritik, jawab dengan data. Jika menghadapi tudingan, jawab dengan dokumen. Jika terdapat persoalan hukum, hadapi melalui mekanisme hukum. Dan jika ada kritik terhadap kebijakan pemerintah, buka ruang dialog seluas-luasnya.

Sikap tersebut jauh lebih kuat daripada membalas tekanan politik dengan tekanan politik. Pada akhirnya, baik eksekutif maupun legislatif memiliki mandat yang sama: bekerja untuk masyarakat Tapanuli Tengah.

Karena itu, wacana pemakzulan semestinya tidak menjadi tujuan politik, melainkan, jika memang memiliki dasar hukum yang kuat, menjadi bagian dari mekanisme pertanggungjawaban pemerintahan.

Sebaliknya, apabila tidak memiliki dasar yang memadai, seluruh pihak juga perlu menahan diri agar konflik politik tidak berkembang menjadi instabilitas pemerintahan.

Masinton Pasaribu, sebagai kepala daerah, tentu memiliki ruang untuk membuktikan kinerjanya. Cara terbaik menghadapi tekanan politik bukan dengan kepanikan, melainkan dengan kerja nyata, transparansi anggaran, kepatuhan terhadap hukum, serta keberpihakan yang jelas kepada kepentingan masyarakat Tapanuli Tengah.

Pada akhirnya, waktu dan kinerja pemerintahanlah yang akan menjawab apakah pemerintahan Masinton Pasaribu mampu melewati tekanan politik tersebut.

Yang harus dipastikan adalah satu hal, jangan sampai rakyat Tapanuli Tengah menjadi korban dari pertarungan kepentingan politik elite.(S24-Red/Tim)