Medan, S24- Pengurus Pusat Parsadaan Pomparan Toga Sinaga dohot Boru (PPTSB) periode 2022–2026 mencatat sejumlah capaian dalam pengembangan organisasi, penguatan solidaritas sosial, pelestarian budaya, pendidikan, hingga kepedulian terhadap lingkungan. 

Namun, di balik berbagai keberhasilan tersebut, organisasi yang telah berdiri sejak 1940 ini masih menghadapi persoalan mendasar, mulai dari lemahnya pendataan anggota, rendahnya kepatuhan iuran, belum meratanya administrasi, hingga kebutuhan pembenahan transparansi dan tata kelola aset.

Gambaran tersebut terungkap dalam Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Pengurus Pusat PPTSB masa bakti 2022–2026 yang disampaikan kepada peserta Musyawarah Besar (Mubes) XVI di Medan, 29 Oktober hingga 1 November 2026.

Dokumen setebal 104 halaman itu memperlihatkan perjalanan organisasi selama empat tahun terakhir, sekaligus menjadi bahan evaluasi terhadap pelaksanaan amanat Mubes XV pada Oktober 2022.




Salah satu perkembangan paling terlihat adalah pertumbuhan jaringan organisasi. Pada awal 2022, PPTSB memiliki 18 pengurus wilayah dan 127 pengurus cabang. Hingga Agustus 2026, jumlah tersebut meningkat menjadi 20 wilayah dan 157 cabang.

Dengan demikian, terdapat penambahan dua wilayah dan 30 cabang dalam kurun waktu empat tahun. Pertumbuhan tersebut memperlihatkan semakin luasnya jangkauan organisasi dalam menghimpun keturunan Toga Sinaga, baik di Sumatera maupun berbagai daerah perantauan.

Meski demikian, pertumbuhan struktur belum sepenuhnya diikuti penguatan sistem administrasi dan pendataan keanggotaan.

Organisasi Berkembang, Pendataan Anggota Belum Tuntas

Salah satu pengakuan penting dalam LPJ adalah belum tersedianya basis data anggota yang terpadu dan akurat. Pengurus Pusat telah menginisiasi Sistem Informasi Manajemen PPTSB (SIM-PPTSB), tetapi pelaksanaannya masih menghadapi kendala rendahnya respons warga dalam memberikan data.

Padahal, pendataan merupakan fondasi penting bagi organisasi besar. Tanpa data yang memadai, pengurus akan kesulitan mengetahui jumlah anggota secara pasti, memetakan potensi sumber daya manusia, merancang program pendidikan, mengembangkan ekonomi warga, serta menyalurkan bantuan sosial secara tepat sasaran.

Dalam dokumen tersebut, Profil PPTSB memperkirakan jumlah warga Sinaga mencapai sekitar 1,05 juta jiwa yang tersebar di 26 provinsi. Sekitar 67,6 persen diperkirakan berada di Sumatera Utara, sementara sisanya tersebar di berbagai daerah perantauan diluar Provinsi Sumatera Utara.

Angka tersebut masih berupa estimasi berdasarkan profil organisasi, bukan hasil sensus anggota yang telah diverifikasi secara menyeluruh.

Sejumlah daerah sebenarnya telah memulai langkah pendataan. Cabang Pamatang Siantar, misalnya, menerapkan buku induk sektor, penomoran sektor, verifikasi anggota ganda, dan sinkronisasi data cabang. Wilayah Riau juga mulai menjadikan digitalisasi data sebagai salah satu pilar program kerjanya.

Namun, upaya tersebut belum menjadi sistem nasional yang terintegrasi. Rakernas 2025 merekomendasikan agar pendataan dimulai dari tingkat sektor, kemudian disusun secara berjenjang melalui cabang, wilayah, hingga Pengurus Pusat.

Pengurus berikutnya Periode 2026-2031 juga diharapkan membentuk tim pengelola basis data dengan memperhatikan ketentuan perlindungan data pribadi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022.
Ir Edison Sinaga

Solidaritas Sosial Menjadi Salah Satu Capaian Terbesar

Di tengah berbagai persoalan kelembagaan, kemampuan PPTSB menggerakkan solidaritas warga menjadi salah satu capaian paling menonjol selama periode 2022–2026.

Hal itu terlihat ketika banjir bandang melanda Desa Turpuk Sihotang, Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir, pada 13 November 2023.

Pada Januari 2024, Pengurus Pusat menyalurkan bantuan sebesar Rp75 juta kepada 15 keluarga korban. Total alokasi kegiatan mencapai Rp77 juta, termasuk biaya penyaluran sebesar Rp2 juta.

Ujian solidaritas yang jauh lebih besar terjadi ketika banjir dan tanah longsor melanda sejumlah wilayah Sumatera Utara pada 25–26 November 2025.

Melalui penggalangan dana yang berlangsung pada 7 Desember 2025 hingga 12 Januari 2026, PPTSB berhasil menghimpun Rp637.506.126 dari 172 donatur. Dukungan tersebut berasal dari warga di berbagai wilayah Indonesia, termasuk warga yang berada di luar negeri.

Bantuan kemudian disalurkan langsung oleh Pengurus Pusat pada 8–19 Januari 2026. Berdasarkan laporan pertanggungjawaban penyaluran, sebanyak 539 kepala keluarga di enam cabang atau wilayah terdampak menerima bantuan.

Rinciannya meliputi 361 kepala keluarga di Tapanuli Tengah/Sibolga, 87 kepala keluarga di Tapanuli Utara, 51 kepala keluarga di Humbang Hasundutan, serta 40 kepala keluarga di wilayah Serdang Bedagai, Langkat, dan Medan Barat.

Dari total dana yang dihimpun, Rp626.150.000 disalurkan, termasuk Rp15.300.000 untuk biaya operasional. Sisanya sebesar Rp11.356.126 masih tercatat sebagai saldo dana titipan.

Laporan penyaluran diterbitkan melalui Surat Nomor 001/SE-PP/PPTSB/I/2026 tertanggal 23 Januari 2026, lengkap dengan daftar penerima bantuan per kepala keluarga.

Cakupan penerima juga menunjukkan bahwa solidaritas organisasi tidak hanya ditujukan kepada anggota bermarga Sinaga, tetapi turut menjangkau keluarga boru Sinaga, bere, dan ibebere.

Keberhasilan tersebut menjadi gambaran konkret falsafah Batak marsiurupan dohot marsitoguan, yakni saling membantu dan saling menuntun.

Namun, LPJ juga memberikan catatan bahwa mekanisme bantuan bencana masih bergantung pada penggalangan dana spontan. Organisasi belum memiliki dana cadangan tanggap darurat yang permanen dan sistematis.

Karena itu, kepengurusan berikutnya direkomendasikan membentuk Dana Solidaritas PPTSB dengan rekening terpisah, prosedur penyaluran yang baku, serta laporan terbuka kepada anggota.

Pendidikan, Perempuan, dan Lingkungan Menunjukkan Hasil Positif

Di bidang pengembangan sumber daya manusia, PPTSB menjalankan sejumlah program pendidikan dan pemberdayaan masyarakat. Pada 2025, organisasi memberikan apresiasi kepada 310 pelajar dan mahasiswa berprestasi dari lebih dari 90 cabang. Penerima terdiri atas 114 mahasiswa, 74 siswa SMA, 63 siswa SMP, dan 59 siswa SD.

Program tersebut menjadi salah satu upaya mendorong peningkatan kualitas pendidikan generasi muda di lingkungan pomparan Toga Sinaga. Selain apresiasi pendidikan, PPTSB menjalin kerja sama dengan Ganesha Operation dan menginisiasi PPTSB Sains Olimpiad pada 2026.

Di bidang perempuan dan perlindungan anak, berbagai kegiatan juga dilaksanakan, antara lain seminar kanker anak, diskusi mengenai penggunaan gawai pada anak, pelatihan ecoprint, serta seminar pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang diikuti 345 peserta.

Departemen Perempuan dan Perlindungan Anak mencatat skor kinerja 100 atau kategori sangat baik berdasarkan metode penilaian kegiatan dalam LPJ. Sementara itu, program lingkungan hidup menjadi salah satu kegiatan yang membawa nama PPTSB dalam kemitraan lintas lembaga.

Bersama Perum Jasa Tirta I, organisasi menjalankan program penghijauan di kawasan Samosir dengan cakupan sekitar 49,6 hingga 50 hektare lahan kritis. Program tersebut didukung pembangunan dua rumah bibit dan pengembangan satu tempat pembibitan tanaman endemik bersama Politeknik WBI.

Laporan keuangan program mencatat alokasi dana Perum Jasa Tirta I sebesar Rp240.823.000. Dari jumlah tersebut, Rp219.079.004 disalurkan kepada petani dan Rp4.083.000 digunakan untuk kegiatan penyuluhan. Saldo operasional yang tercatat pada September 2026 sebesar Rp17.660.996.

Program ini memperlihatkan bahwa aktivitas organisasi mulai bergerak melampaui kegiatan kekerabatan, menuju keterlibatan dalam isu lingkungan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Di bidang ekonomi, PPTSB juga mulai memperkenalkan UMKM binaan melalui kegiatan Geofest 2026 serta merintis Koperasi Naga Sawit Lestari.

Meski demikian, pengembangan ekonomi warga masih memerlukan penguatan akses pasar, informasi usaha, peningkatan kualitas produk, dan kelembagaan koperasi.

Sairon Sinaga/ Br Nainggolan.

Pelestarian Sejarah dan Budaya Menjadi Perhatian

Sebagai organisasi kekerabatan yang berakar pada sejarah dan adat Batak, pelestarian identitas budaya menjadi salah satu agenda penting PPTSB. Salah satu hasil yang dicapai adalah penerbitan buku Jorang Raja Sinaga Dalam Bingkai Sitolu Ompu Sisia Ama Toga Sinaga pada 2026.

Buku tersebut merupakan hasil penelusuran Tim Napak Tilas Pomparan Ompu Jorang Raja Sinaga yang melakukan penelitian lapangan di 11 huta di kawasan Samosir dan Simalungun.

Penerbitan buku ini menjadi salah satu upaya mendokumentasikan sejarah keturunan dan memperkuat pemahaman terhadap tarombo Toga Sinaga. Selain itu, PPTSB melaksanakan perawatan kompleks Tugu Toga Sinaga di Desa Parsaoran Urat, Kecamatan Palipi, Kabupaten Samosir.

Kawasan tersebut memiliki posisi penting sebagai bona pasogit atau kampung asal yang menjadi pusat ingatan sejarah dan identitas seluruh pomparan Toga Sinaga.

Langkah strategis lainnya adalah penandatanganan nota kesepahaman dengan Badan Pengelola Toba Caldera UNESCO Global Geopark pada 12 April 2026.

Kerja sama tersebut membuka peluang pengembangan kawasan Tugu sebagai bagian dari jejaring geowisata, pendidikan budaya, dan pelestarian warisan sejarah kawasan Kaldera Toba.

Namun, upaya pelestarian masih menyisakan pekerjaan penting, terutama terkait legalitas tanah kawasan Tugu yang belum terdokumentasi secara memadai.

LPJ juga mencatat adanya perbedaan informasi mengenai luas kawasan, yakni sekitar 1,2 hektare dan 2 hektare. Pengurus merekomendasikan pengukuran ulang oleh Badan Pertanahan Nasional sebelum proses pensertipikatan dilakukan.

Evaluasi Kinerja: Nilai Organisasi 66,0, Perspektif Anggota Terendah

Guna mengukur capaian organisasi secara keseluruhan, LPJ menggunakan pendekatan Balanced Scorecard yang mencakup empat perspektif, keuangan, anggota, proses internal, serta pembelajaran dan kultur. Hasil evaluasi menghasilkan skor total 66,0 dengan predikat baik.

Dari empat perspektif tersebut, aspek pembelajaran dan kultur memperoleh nilai 77,5. Perspektif keuangan tercatat 72,2 dalam tabel rekapitulasi, sedangkan proses internal memperoleh 68,6.

Perspektif anggota menjadi titik terlemah dengan nilai 45,8 atau kategori perlu penguatan. Rendahnya nilai perspektif anggota terutama dipengaruhi belum rampungnya pendataan warga, belum meratanya pencatatan kepengurusan daerah di Kesbangpol, dan belum optimalnya pelaporan kegiatan dari wilayah.

Sementara itu, evaluasi terhadap 45 kegiatan yang terlaksana atau telah diinisiasi oleh sembilan departemen menunjukkan 28 kegiatan selesai, sembilan kegiatan terlaksana sebagian, dan delapan kegiatan masih dalam tahap inisiasi.

Skor keseluruhan kegiatan departemen mencapai 76,7. Bidang II yang membawahi perempuan dan perlindungan anak, pendidikan dan tenaga kerja, serta ekonomi dan lingkungan hidup memperoleh nilai tertinggi, yakni 92,2.

Bidang III yang membawahi informasi dan komunikasi, kerohanian dan sosial, serta sejarah, adat dan budaya memperoleh 73,3. Adapun Bidang I yang menangani organisasi, hukum, dan generasi muda memperoleh 62,5.

Perbedaan capaian tersebut memperlihatkan bahwa kegiatan yang langsung bersentuhan dengan kebutuhan warga relatif lebih mudah diwujudkan dibandingkan program yang membutuhkan pembangunan kelembagaan jangka panjang.

Persoalan Iuran Menjadi Tantangan Kemandirian Organisasi

Salah satu persoalan paling serius yang diakui dalam LPJ adalah rendahnya kepatuhan pembayaran dana partisipasi simpul. Berdasarkan Surat Edaran Nomor 023/SE/PP/PPTSB/VII/2023, yang kembali ditegaskan pada 2025, setiap pengurus wilayah dan cabang diminta menyetorkan Rp300.000 per bulan kepada Pengurus Pusat.

Dengan jumlah 20 wilayah dan 157 cabang, potensi penerimaan apabila seluruh simpul memenuhi kewajiban tersebut diperkirakan mencapai Rp637,2 juta per tahun. Namun, realisasi masih jauh dari potensi tersebut.

Pada 2025, hanya 17 cabang dari 157 cabang atau sekitar 10,8 persen yang tercatat menyetor. Sementara itu, hanya tujuh dari 20 wilayah atau 35 persen yang melakukan setoran.

Secara keseluruhan, penerimaan dana partisipasi simpul selama 2023 hingga Agustus 2026 mencapai Rp188.242.000 dari 35 simpul berbeda. Meski demikian, terdapat perkembangan positif. Penerimaan iuran meningkat dari Rp35.863.000 pada 2023 menjadi Rp73.832.500 pada 2025.

Kenaikan tersebut menunjukkan meningkatnya kesadaran sebagian simpul untuk mendukung pembiayaan organisasi. Tetapi, persoalan utamanya belum terselesaikan: operasional Pengurus Pusat masih bergantung pada donasi, dukungan mitra kegiatan, dan hasil pengelolaan aset melalui Yayasan Toga Sinaga.

Dalam LPJ, pengurus mengusulkan sistem iuran yang lebih terukur, termasuk kemungkinan penerapan iuran berdasarkan jumlah kepala keluarga.

Salah satu model yang dijadikan contoh adalah praktik Wilayah Tanah Papua, yang menerapkan iuran Rp5.000 per kepala keluarga setiap bulan, dengan pembagian Rp1.000 untuk Pusat dan Rp4.000 untuk Wilayah.

Digitalisasi pembayaran melalui rekening virtual atau QRIS juga direkomendasikan untuk meningkatkan transparansi dan mempermudah pemantauan setoran.

Keuangan dan Aset: Ada Kemajuan, tetapi Transparansi Masih Perlu Diperkuat

Dalam aspek keuangan, laporan mencatat saldo kas umum Pengurus Pusat sebesar Rp197.783.820 pada akhir 2025. Hingga 31 Agustus 2026, saldo tersebut tercatat sebesar Rp175.554.821 dan seluruhnya berada dalam rekening bank atas nama Pengurus Pusat PPTSB.

LPJ juga mencatat bahwa hampir Rp1,2 miliar dana titipan mengalir melalui berbagai program selama periode tersebut. Dana itu mencakup bantuan bencana, kegiatan Rakernas, dan program penghijauan.

Namun, dana titipan tidak dapat disamakan dengan pendapatan bebas organisasi karena penggunaannya telah ditentukan untuk kepentingan tertentu.

Di sisi lain, Yayasan Toga Sinaga sebagai badan hukum yang terpisah dari Perkumpulan PPTSB juga mengelola berbagai aset dan kegiatan usaha. Dalam laporan September–Desember 2024, Yayasan mencatat saldo kas dan bank sebesar Rp510.636.901 pada akhir Desember 2024.

Penerimaan pada periode tersebut antara lain berasal dari sewa Wisma Tosin sebesar Rp265,7 juta, sewa musik sebesar Rp108,8 juta, dua transfer dari Ketua Umum masing-masing Rp100 juta, serta hasil lelang ambulans lama sebesar Rp80 juta.

Pengeluaran besar antara lain digunakan untuk pembelian ambulans baru senilai Rp443.283.000 dan pengurusan legalitas tanah Kantor Pusat dengan biaya lebih dari Rp640 juta.

Salah satu capaian penting di bidang aset adalah terbitnya sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) atas tanah dan gedung di Jalan Bunga Terompet Nomor 139, Medan, atas nama Perkumpulan PPTSB.

Namun, pengelolaan gedung tersebut berada di bawah Yayasan Toga Sinaga. Hubungan hukum antara kepemilikan oleh Perkumpulan dan pengelolaan oleh Yayasan masih perlu diperjelas melalui perjanjian tertulis.

Lebih jauh, LPJ mengakui bahwa sebagian besar aset tetap belum memiliki nilai perolehan atau hasil penilaian profesional. Inventaris aset di daerah juga belum terkumpul secara seragam. Kondisi tersebut menyebabkan laporan neraca belum mampu menggambarkan seluruh nilai kekayaan organisasi secara utuh.

Persoalan lain adalah dokumentasi kepatuhan pajak. Dokumen yang tersedia belum cukup untuk memastikan kelengkapan pelaporan SPT Tahunan, NPWP Perkumpulan, serta kewajiban perpajakan lainnya.

Karena itu, pengurus merekomendasikan pemeriksaan kepatuhan pajak dan penyusunan laporan keuangan sesuai standar ISAK 335, disertai pemeriksaan Badan Pengawas dan audit independen. Dengan kata lain, kemajuan pengelolaan kas dan legalisasi aset perlu diikuti sistem akuntabilitas yang lebih lengkap.

Informasi dan Komunikasi Menjadi Salah Satu Titik Lemah

Di tengah perkembangan teknologi digital, PPTSB masih menghadapi persoalan dalam pengelolaan informasi dan komunikasi organisasi.

Banyaknya kanal media sosial, grup WhatsApp, serta akun yang dikelola berbagai wilayah dan cabang belum diikuti sistem verifikasi dan pengendalian informasi yang terpusat. LPJ mencatat bahwa Departemen Informasi dan Komunikasi hanya mendampingi publikasi 22 dari 190 kegiatan Pengurus Pusat.

Dari tiga Rakernas selama periode tersebut, hanya satu yang mendapatkan peliputan media secara luas, yakni Rakernas 2025 yang berlangsung pada Januari–Februari 2026.

Upaya menjadikan Galasibot sebagai media resmi PPTSB juga tidak berhasil karena persoalan integritas pengelola. Akibatnya, informasi organisasi berpotensi berbeda-beda dan tidak selalu dapat diverifikasi melalui satu sumber resmi.

Pengurus berikutnya direkomendasikan membangun situs web resmi PPTSB, menetapkan daftar akun media sosial yang diakui organisasi, membentuk pusat dokumentasi, serta menyusun pedoman etika komunikasi digital.

Di bidang generasi muda, tantangan regenerasi juga masih menjadi perhatian. Pembentukan wadah organisasi pemuda nasional atau Gema PPTSB baru memasuki tahap perumusan konsep dan rancangan AD/ART pada 2026.

Padahal, organisasi perlu memastikan generasi muda memiliki ruang partisipasi yang relevan dengan perkembangan zaman, termasuk pendidikan, olahraga, kreativitas, teknologi, dan kewirausahaan.

Agenda 2026–2030: Lima Prioritas untuk Membenahi Fondasi Organisasi

Menjelang berakhirnya masa bakti, Pengurus Pusat telah menyusun sejumlah rekomendasi strategis bagi kepengurusan 2026–2030. Lima prioritas utama yang diajukan adalah: Pertama, membangun SIM-PPTSB sebagai basis data warga yang terintegrasi dari tingkat sektor hingga Pusat. Target yang diusulkan adalah sedikitnya 70 persen sektor telah terdata pada akhir tahun kedua.

Kedua, memperbaiki kebijakan iuran agar lebih adil, transparan, dan memberikan manfaat langsung kepada anggota. Target yang diajukan adalah minimal 50 persen cabang menyetor secara rutin pada tahun kedua.

Ketiga, menyelesaikan perangkat peraturan organisasi, termasuk aturan tentang tugas dan fungsi pengurus, iuran, pengelolaan aset, netralitas politik, etika digital, dan prosedur tanggap darurat.

Keempat, mempercepat regenerasi melalui pembentukan wadah pemuda nasional, Youth Hub, serta pendidikan kepemimpinan yang menggabungkan nilai adat dan kemampuan profesional.

Kelima, memperkuat akuntabilitas keuangan melalui laporan tahunan sesuai ISAK 335 yang diperiksa Badan Pengawas dan diaudit secara independen.

Pengurus juga merekomendasikan agenda 100 hari pertama kepengurusan baru, mulai dari serah terima arsip dan kekayaan, penertiban nomor surat dan SK, pembentukan basis data awal, penjadwalan musyawarah wilayah dan cabang, hingga uji coba pembayaran iuran digital.

Agenda tersebut menjadi penting mengingat masih ditemukan persoalan administratif, seperti nomor surat keputusan ganda, ketidaksesuaian kode bulan dan tanggal, serta perbedaan masa bakti dalam sejumlah dokumen kepengurusan daerah.

Tantangan Menjaga Persatuan di Tengah Perubahan Zaman

Lebih dari sekadar perkumpulan berdasarkan garis keturunan, PPTSB memiliki tanggung jawab menjaga keberlanjutan identitas, adat, sejarah, dan solidaritas pomparan Toga Sinaga.

Organisasi ini berdiri sejak 1940 dan telah melewati berbagai perubahan sosial, politik, serta perkembangan masyarakat Batak di Indonesia maupun luar negeri.

Penambahan wilayah dan cabang menunjukkan bahwa ikatan kekerabatan masih memiliki daya tarik yang kuat. Namun, keberlanjutan organisasi tidak cukup hanya diukur dari banyaknya kepengurusan atau besarnya jumlah warga yang diperkirakan.

Kualitas pelayanan, transparansi keuangan, kepastian hukum aset, keterlibatan perempuan, serta kesiapan generasi muda menjadi faktor yang menentukan masa depan organisasi.

Laporan pertanggungjawaban periode 2022–2026 memperlihatkan dua sisi perjalanan tersebut. Di satu sisi, PPTSB mampu menggerakkan solidaritas dalam skala besar, membangun kemitraan, membantu korban bencana, memberikan apresiasi pendidikan, dan memperluas program pelestarian lingkungan serta budaya.

Di sisi lain, organisasi masih harus menyelesaikan pekerjaan mendasar berupa pendataan anggota, penguatan sistem iuran, pembenahan administrasi, kepastian pengelolaan aset, serta peningkatan akuntabilitas keuangan.

Tantangan bagi kepengurusan berikutnya bukan semata melanjutkan kegiatan yang telah berjalan, melainkan mengubah berbagai capaian tersebut menjadi sistem organisasi yang terukur, profesional, dan berkelanjutan.

Sebab, keberhasilan sebuah organisasi kekerabatan tidak hanya ditentukan oleh seberapa luas jaringan yang dibangun, tetapi juga oleh seberapa besar manfaat yang benar-benar dirasakan anggotanya.

Catatan sumber: Berita ini disusun berdasarkan LPJ Pengurus Pusat PPTSB masa bakti 2022–2026, dokumen 104 halaman. Angka dan penilaian merupakan data yang dilaporkan dalam dokumen organisasi, bukan hasil audit independen. Sejumlah pos keuangan, legalitas aset, dan data administrasi masih memerlukan verifikasi lebih lanjut sebagaimana diakui dalam LPJ. Terimakasih. (S24-AsenkLeeSaragih)


Berita Terkait:

Galeri Foto Serbi Mubes PPTSB Ke XVI Tahun 2026 di Aryduta Hotel 29 Oktober 2026-1 November 2026.
Sebanyak 30 Orang Delegasi Peserta Mubes XVI Tahun 2026 dari PPTSB Provinsi Jambi dibawah komando Ketua Wilayah PPTSB Provinsi Jambi Rimson Sinaga.(Foto By: Asenk Lee Saragih) 





Sebanyak 30 Orang Delegasi Peserta Mubes XVI Tahun 2026 dari PPTSB Provinsi Jambi dibawah komando Ketua Wilayah PPTSB Provinsi Jambi Rimson Sinaga.(Foto By: Asenk Lee Saragih) 

Sebanyak 30 Orang Delegasi Peserta Mubes XVI Tahun 2026 dari PPTSB Provinsi Jambi dibawah komando Ketua Wilayah PPTSB Provinsi Jambi Rimson Sinaga.(Foto By: Asenk Lee Saragih)