 |
| Ketua Komite IV (Bidang Keuangan, Perbankan, Usaha Mikro) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Hj Dra Elviana MSi (pakai kerudung) saat kunjungan kerja (Kunker) Komite IV DPD RI ke Provinsi Sumatra Utara, Senin (7/6/2021). (Foto: matra/Istimewa) |
(Matra, Medan)-Ketua Komite IV (Bidang Keuangan, Perbankan, Usaha Mikro) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Hj Dra Elviana MSi meminta seluruh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan pihak perbankan mempercepat penyaluran Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) di Sumatera Utara (Sumut). Hal itu penting untuk mempercepat pemulihan ekonomi rakyat yang terdampak pandemic Covid-19 di daerah tersebut.
“Keberadaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) telah menjadi ladang usaha bagi sebagian besar rakyat Indonesia, khususnya di Provinsi Sumatera Utara. Untuk itu, diperlukan dukungan dari seluruh stakeholder yang ada untuk memberikan kontribusinya secara maksimal di dalam pemberdayaan Ultra Mikro (UMi) untuk mewujudkan kemandirian usaha, serta dapat mendorong percepatan pemulihan ekonomi, khususnya di daerah,” kata Hj Elviana disela-sela kunjungan kerja (Kunker) Komite IV DPD RI ke Provinsi Sumatra Utara, Senin (7/6/2021).
Kunker ini dilaksanakan di Kantor OJK Medan dan dihadiri Pimpinan Bank BNI, BRI. Dalam Rapat kerja Komite IV di Provinsi Sumatera Utara ini PT Pegadaian, PT Permodalan Nasional Madani (PT PNM), dan Pemprov Sumatera Utara hadir sebagai narasumber.
Menurut Elviana, kunjungan kerja tersebut dilaksanakan dalam rangka Pengawasan Penyaluran Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Pembiayaan Ultra Mikro Tahun 2021 untuk nasabah UMI Mekar PT PNM di Provinsi Sumatera Utara.
Delegasi Komite IV DPD RI dipimpin oleh Ketua Komite IV DPD RI Hj Elviana didampingi Wakil Ketua Komite IV Novita Anakotta, Senator (Anggota DPD RI) asal Maluku serta didampingi Wakil Ketua Komite IV, Casytha A. Kathmandu dari Jawa Tengah.
Elviana menjelaskan, UMKM memiliki konstribusi yang besar dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat. Upaya sinergitas antara stakeholder seperti Kementerian, Pemerintah Daerah, Pelaku Ekonomi Kreatif dan Penyalur Kredit Program agar penyaluran bantuan bagi pelaku usaha mikro dan pembiayaan ultra mikro berjalan efektif dan tepat sasaran perlu terus menjadi perhatian bersama.
Sementara itu Pemimpin Wilayah PT Pegadaian (Persero) Kanwil I Medan, Edwin Soeharto Inkiriwang menyebutkan bahwa PT Pegadaian memiliki komitmen dalam pengembangan ekosistem ultramikro.
“Khususnya di Kanwil I Medan dengan melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak seperti Kadin dan Aparatur Desa serta mengembangkan berbagai produk pegadaian yang sangat bersahabat dan mudah diakses,” jelasnya.
Pimpinan Wilayah PT PNM Sumatera Utara, Alfian Langkamane menambahkan, pembinaan ekosistem usaha juga dilakukan oleh PT PNM Sumatera Utara.
Alfian Langkamane menyebutkan bahwa PNM membentuk sebuah ekosistem bagi pelaku usaha yang dimulai dari Pendidikan awal tentang pentingnya aset dan pengelolaan usaha hingga melakukan bisnis dan berkembang menjadi pengusaha.
Disebutkan, para pelaku usaha ulta mikro tersebut tidak hanya memiliki modal finansial dan modal intelektual yang dikembangkan dari berbagai pelatihan usaha, tetapi memiliki modal sosial dengan memperluas lapangan kerja di lingkungannya. Saat ini terdapat 2.184 pelaku usaha binaan PT PNM di Sumatra Utara yang telah siap naik kelas.
Pada kesempatan itu Anggota DPD RI dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Darmansyah Husein mengatakan ada dua hal penting yaitu pertama perlu penguatan regulasi terkait program BPUM dan dukungan untuk akses pembiayaan dan kedua, Pembinaan dan pendampingan perlu diperjelas kewenangannya agar program berjalan lebih efektif.
Pemprov Sumatera Utara yang pada kesempatan ini diwakili oleh Kepala Dinas koperasi Provinsi Sumatera Utara Kabid Kelembagaan, Unggul Sitanggang mengharapkan program bantuan dialokasi dengan lebih tepat sasaran, perlu sinkronisasi data dan disesuaikan dengan kebutuhan di daerah.
Lebih lanjut Unggul juga mengungkapkan bahwa proses penyaluran pembiayaan masih perlu disederhanakan.
Hal ini senada juga diungkapkan Anggota DPD RI Dapil Sulawesi Tengah, Muhammad J Wartabone. Menurut Wartabone, program bantuan bagi pelaku usaha mikro juga harus didukung oleh perusahaan daerah, agar kesejahteraan masyarakat dapat terwujud.
 |
| Hj Dra Elviana MSi (kedua dari kiri). |
Anggota DPD RI dari Nusa Tenggara Barat, Lalu Suhaimi Ismy, lebih lanjut menyatakan bahwa monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan program BPUM, dan bagaimana dampaknya bagi masyarakat perlu dilaksanakan dengan lebih terukur, dalam hal ini, sinergitas dengan pemerintah daerah adalah sebuah keniscayaan.
Menutup kegiatan rapat ini, Elviana menyampaikan bahwa Pembiayaan Ultra Mikro yang saat ini terus dioptimalkan dan menjadi program bantuan sosial yang mampu meningkatkan kemandirian usaha terutama pada usaha mikro yang berada di lapisan terbawah.
Pengembangan ekosistem ultramikro yang telah dilaksanakan di Provinsi Sumatra Utara diharapkan menciptakan pengusaha mandiri yang memiliki modal finansial, modal intelektual dan modal sosial.
Elviana juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran Pemprov Sumatera Utara, PT. PNM dan PT. Pegadaian yang hadir serta berharap bahwa pertemuan pada hari ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya bagi pelaku usaha mikro di Provinsi Sumatera Utara.(Matra/Asenk Lee Saragih)
Posting Komentar