 |
| Wakil Ketua Komite IV (Bidang Keuangan, Perbankan, Usaha Mikro) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Hj Dra Elviana MSi (depan tengah) pimpin rapat pada kunjungan kerja (Kunker) Komite IV DPD RI di Provinsi Sumatra Barat, Sabtu (12/6/2021). (Foto: Matra/Istimewa) |
“Keberadaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) telah menjadi ladang usaha bagi sebagian besar rakyat Indonesia, khususnya di Provinsi Sumatera Utara. Untuk itu, diperlukan dukungan dari seluruh stakeholder yang ada untuk memberikan kontribusinya secara maksimal di dalam pemberdayaan Ultra Mikro (UMi) untuk mewujudkan kemandirian usaha, serta dapat mendorong percepatan pemulihan ekonomi, khususnya di daerah,” kata Hj Elviana disela-sela kunjungan kerja (Kunker) Komite IV DPD RI ke Provinsi Sumatra Barat, Sabtu (12/6/2021). Kunker ini dihadiri Pimpinan Bank BNI, PT Pegadaian, PT Permodalan Nasional Madani (PT PNM), dan Pemprov Sumatera Barat.
Menurut Elviana, kunjungan kerja tersebut dilaksanakan dalam rangka Pengawasan Penyaluran Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Pembiayaan Ultra Mikro Tahun 2021 untuk nasabah UMI Mekar PT PNM di Provinsi Sumatera Utara.
Delegasi Komite IV DPD RI dipimpin oleh Wakil Ketua Komite IV DPD RI Hj Elviana didampingi Wakil Ketua Komite IV Novita Anakotta, Senator (Anggota DPD RI) asal Maluku serta didampingi Wakil Ketua Komite IV, Casytha A. Kathmandu dari Jawa Tengah.
Elviana menjelaskan, UMKM memiliki konstribusi yang besar dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat. Upaya sinergitas antara stakeholder seperti Kementerian, Pemerintah Daerah, Pelaku Ekonomi Kreatif dan Penyalur Kredit Program agar penyaluran bantuan bagi pelaku usaha mikro dan pembiayaan ultra mikro berjalan efektif dan tepat sasaran perlu terus menjadi perhatian bersama.
Pada kesempatan itu Anggota DPD RI dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Darmansyah Husein mengatakan ada dua hal penting yaitu pertama perlu penguatan regulasi terkait program BPUM dan dukungan untuk akses pembiayaan dan kedua, Pembinaan dan pendampingan perlu diperjelas kewenangannya agar program berjalan lebih efektif.
Pemprov Sumatera Utara yang pada kesempatan ini diwakili oleh Kepala Dinas koperasi Provinsi Sumatera Utara Kabid Kelembagaan, Unggul Sitanggang mengharapkan program bantuan dialokasi dengan lebih tepat sasaran, perlu sinkronisasi data dan disesuaikan dengan kebutuhan di daerah.
Lebih lanjut Unggul juga mengungkapkan bahwa proses penyaluran pembiayaan masih perlu disederhanakan.
 |
| Hj Dra Elviana MSi (ketiga dari kiri). |
Hal ini senada juga diungkapkan Anggota DPD RI Dapil Sulawesi Tengah, Muhammad J Wartabone. Menurut Wartabone, program bantuan bagi pelaku usaha mikro juga harus didukung oleh perusahaan daerah, agar kesejahteraan masyarakat dapat terwujud.
Anggota DPD RI dari Nusa Tenggara Barat, Lalu Suhaimi Ismy, lebih lanjut menyatakan bahwa monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan program BPUM, dan bagaimana dampaknya bagi masyarakat perlu dilaksanakan dengan lebih terukur, dalam hal ini, sinergitas dengan pemerintah daerah adalah sebuah keniscayaan.
Menutup kegiatan rapat ini, Elviana menyampaikan bahwa Pembiayaan Ultra Mikro yang saat ini terus dioptimalkan dan menjadi program bantuan sosial yang mampu meningkatkan kemandirian usaha terutama pada usaha mikro yang berada di lapisan terbawah.
Pengembangan ekosistem ultramikro yang telah dilaksanakan di Provinsi Sumatra Barat diharapkan menciptakan pengusaha mandiri yang memiliki modal finansial, modal intelektual dan modal sosial.
Elviana juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran Pemprov Sumatera Barat, PT. PNM dan PT. Pegadaian yang hadir serta berharap bahwa pertemuan pada hari ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya bagi pelaku usaha mikro di Provinsi Sumatera Barat.(Matra/Asenk Lee Saragih)
Posting Komentar