. Musrenbang Provinsi Jambi, Penduduk Miskin di Provinsi Jambi Berkurang 8.188 Jiwa

Musrenbang Provinsi Jambi, Penduduk Miskin di Provinsi Jambi Berkurang 8.188 Jiwa

Gubernur Jambi,  Dr H Al Haris, SSos, MH (enam dari kiri) membuka Musrenbang Provinsi Jambi tahun 2023 di BW Luxury Hotel, Kota Jambi, Selasa (5/4/2022). (Foto : Matra/KominfoJambi).

(Matra, Jambi) – Jumlah penduduk miskin di Provinsi Jambi hingga akhir tahun 2021 tersisa sekitar 273.052 jiwa atau sekitar 7,67 % dari total penduduk Jambi sekitar 3,56 juta jiwa. Penduduk miskin Jambi yang tersebar di sembilan kabupaten dan dua kota tersebut berkurang 8.188 jiwa atau 0,23 % dibandingkan jumlah penduduk miskin di Jambi tahun 2020 sekitar 281.240 orang.

Hal tersebut diungkapkan Gubernur Jambi,  Dr H Al Haris, SSos, MH pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) kerja Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi tahun 2023 di BW Luxury Hotel, Kota Jambi, Selasa (5/4/2022).

Musrenbang tersebut dihadiri Direktur Jenderal (Ditjen) Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Dr Teguh Setyabudi, MPd, Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan KebudayaanKementerian PPN, Dr Ir Subandi, MSc dan Staf Ahli Bidang Ekonomi Maritim Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Sugeng Santoso.

Kemudian anggota DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) Provinsi Jambi, H A Bakri HM, SE dan Bapak Hasbi Anshory, SE, MM, anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Dapil Provinsi Jambi, Dra Hj Elviana, MSi dab para bupati/wali kota se-Provinsi Jambi. 

Menurut Al Haris, selain penurunan angka kemiskinan, angka pengangguran terbuka di Jambi juga turun dari 5,13 % tahun 2020 menjadi 5,09 % tahun 2021. Penurunan angka kemiskinan dan pengangguran di daerah tersebut dipengaruhi pemulihan ekonomi di Jambi di tengah pandemi Covid-19 satu tahun terakhir. 

"Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang menunjukkan pemulihan, upaya penurunan kemiskinan juga menunjukan hasil yang menggembirakan. Hal ini terlihat dari tingkat kemiskinan Provinsi Jambi pada September 2021 yang mengalami penurunan,"ujarnya.

Dijelaskan, pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi satu tahun terakhir mencapai 3,66 %.  Laju pertumbuhan ekonomi tersebut ditopang pertumbuhan seluruh lapangan usaha. Pertumbuhan ekonomi tertinggi di Jambi terdapat pada lapangan usaha jasa kesehatan dan kegiatan sosial. 

“Percepatan laju pertumbuhan ekonomi ini tak terlepas dari upaya penanggulangan pandemi serta pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di Provinsi Jambi,"jelasnya.

Dikatakan, seiring dengan perbaikan capaian indikator makro lainnya, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Jambi juga mengalami peningkatan dari 71,29 tahun 2020 menjadi 71,63 tahun 2021. Perbaikan IPM ini menunjukan perbaikan dari sisi pendidikan, kesehatan dan perekonomian masyarakat Provinsi Jambi.

Al Haris lebih lanjut mengatakan, struktur ekonomi di Provinsi Jambi hingga kini belum mengalami perubahan. Distribusi ekonomi Jambi terbesar masih berada pada lapangan usaha pertanian,kehutanan dan perikanan.

Langkah Cepat 

Menurut Al Haris, Musrenbang Provinsi Jambi tersebut merupakan langkah cepat kerja Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi meningkatkan pembangunan tahun 2023. 

"Musrenbang inilah waktu kita menyusun langkah langkah kebijakan untuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2023," katanya.

Dikatakan, Musrenbang Provinsi Jambi tersebut penting, agar pemerintah provinsi, kabupaten dan kota di Jambi dapat menyusun rencana pembangunan lebih focus di masa mendatang. 

"Mulai sekarang kita mengundang kabupaten dan kota untuk bersama membahas program pembangunan unggulan ke depan dan kita bisa fokus melaksanakan pembangunan prioritas di tahun depan,"ujarnya.

Menurut Al Haris, kerja sama dan kolaborasi pemerintah provinsi dengan kabupaten/kota di Jambi penting agar memiliki program yang sesuai dengan perencanaam pembangtunan pemerintah pusat. Dengan demikian pembangunan Jambi nantinya terintergrasi dengan program pembangunan pusat.

Isu Strategis

Al Haris mengatakan, Musrenbang 2023 menyampaikan tiga isu strategis pembangunan tahun 2023. Ketiga isu pembangunan tersebut, pemulihan ekonomi, ketimpangan antar wilayah dan ketenagakerjaan. 

"Mengacu pada isu strategis dan RPJMD serta memperhatikan keselarasan tema dan prioritas RKP Tahun 2023 maka tema RKPD Provinsi Jambi Tahun 2023 Peningkatan Produktivitas untuk pertumbuhan hijau," ujarnya. 

Dijelaskan, untuk tahun depan, Jambi akan memprioritaskan peningkatan produktivitas daerah, pembangunan infrastruktur daerah, pembangunan manusia dan peningkatan kualitas lingkungan dan peningkatan tata kelola pemerintahan.

"Prioritas pembangunan diarahkan untuk meningkatkan nilai tambah pertanian, kehutanan dan perikanan melalui peningkatan produktivitas,"ujarnya.

Selain itu, katanya, teknologi pengolahan rendah karbon penanggulangan pengangguran disertai peningkatan pekerjaan yang layak mendorong pemulihan dunia usaha. Kemudian peningkatan nilai tambah industri pengolahan meningkatkan nilai tambah sektor pariwisata melalui pengembangan industri kreatif serta peningkatan investasi sektor riil padat karya.

"Selanjutnya, prioritas pembangunan diarahkan untuk penguatan pelayanan dan infrastruktur dasar memperluas akses terhadap sanitasi layak serta peningkatan layanan infrastruktur sosial," katanya.  

Al Haris menjelaskan, prioritas pembangunan selanjutnya diarahkan untuk perluasan akses terhadap pendidikan, meningkatkan pemerataan pelayanan kesehatan dan gizi masyarakat, meningkatkan pembangunan gender, serta meningkatkan daya saing tenaga kerja.

Selanjutnya, kata Al Haris, prioritas pembangunan Jambi juga diarahkan untuk meningkatkan kolaborasi dalam penanganan kawasan hutan yang terdegradasi dan pencegahan deforestasi mendorong implementasi perhutanan sosial lebih diperluas. 

“Hal ini dilakukan pendampingan pada masyarakat dalam manajemen pengelolaannya yang mendorong pelaksanaan net zero energy dan net zero emission. Kemudian pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, serta meningkatkan kerjasama dalam penurunan emisi gas rumah kaca,”katanya. 

Dijelaskan, prioritas pembangunan terakhir Jambi diarahkan untuk meningkatkan akuntabilitas meningkatkan tata kelola layanan publik meningkatkan kemampuan aparatur sipil negara (ASN) serta meningkatkan ketenteraman dan ketertiban umum. (Matra/AdeSM). 

Berita Lainya

Post a Comment

Lebih baru Lebih lama