 |
| Puluhan ribu warga yang tinggal di kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) di Kabupaten Pelalawan kembali melakukan demo ke kantor Gubernur Riau di Pekanbaru, Senin (21/7/2025). |
PEKANBARU, S24 - Puluhan ribu warga yang tinggal di kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) di Kabupaten Pelalawan kembali melakukan demo ke kantor Gubernur Riau di Pekanbaru, Senin (21/7/2025). Pantauan Kompas.com, warga demo sejak pagi hingga siang ini memadati Jalan Jenderal Sudirman, Pekanbaru.
Massa kemudian ditemui Kepala Dinas Perkebunan Riau, Syahrial Abdi, Bupati Pelalawan, Zukri Misran, dan Kapolres Pelalawan, AKBP Jhon Louis Letedara.
Koordinator massa aksi, Wendry Saputra Simbolon, menyampaikan aksi ini untuk menagih janji Gubernur Riau, Abdul Wahid, untuk dipertemukan dengan Presiden.
Pada demo sebelumnya, Gubernur Riau meminta waktu sebulan untuk menyampaikan persoalan TNTN kepada pemerintah pusat. Namun, pada demo kali ini, Gubernur Riau tidak bisa menemui warga karena sedang ada acara di Kampar.
Kendati demikian, Wendry menyampaikan beberapa tuntutan. Di antaranya, meminta tim Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) keluar dari lahan warga di TNTN, atau tidak menggunakan senjata api laras panjang.
"Kami ingin tim satgas keluar dari lahan kami. Kalau tidak, tolong jangan pakai senjata menghadapi warga karena selama ini tentara (Satgas PKH) selalu bawa laras panjang," kata Wendry.
Wendry juga menegaskan bahwa warga tidak akan mau direlokasi dan tetap bertahan di lahannya. Warga diberi waktu relokasi mandiri sampai dengan 22 Agustus 2025.
Dia juga meminta Gubernur Riau untuk memfasilitasi warga bertemu pemerintah pusat agar dapat menyampaikan keluh kesah warga.
"Kemudian, Pak Bupati Pelalawan dan Pak Gubernur Riau, menjadi garda terdepan membela masyarakat di Pelalawan. Kepada bapak-bapak tentara agar jangan membawa senjata di tengah-tengah masyarakat," ujar Wendry.
Menanggapi tuntutan warga TNTN, Bupati Pelalawan, Zukri Misran, menyampaikan bahwa dirinya akan meminta Satgas PKH untuk mengundur waktu relokasi.
"Nanti saya akan minta kepada Satgas PKH 22 Agustus (relokasi) untuk diundur sampai ada solusi yang terbaik untuk masyarakat," kata Zukri, yang dijawab setuju oleh massa demo.
Soal keberadaan anggota Satgas di lahan TNTN yang membawa senjata, Zukri mengaku tak bisa ikut campur.
"Soal Satgas PKH tidak bisa saya yang urus, tetapi saya sampaikan ke mereka tetap humanis. Setahu saya, humanis semua tentaranya. Mereka bawa senjata? Enggak ada pelurunya itu," kata Zukri.
Zukri juga meminta warga untuk patuh dilakukan pendataan terhadap warga yang tinggal di kawasan TNTN. Pendataan dilakukan untuk mengetahui berapa jumlah warga keseluruhannya.
"Jangan sampai tidak ada yang mau didata. Biar saya tidak pusing ketika ditanya berapa jumlah warga di sana (TNTN). Makanya data itu menjadi kunci," ujar Zukri.
Di tempat yang sama, Kepala Dinas Perkebunan Riau, Syahrial Abdi, menegaskan bahwa tuntutan pedemo akan disampaikan kepada Gubernur Riau.
Dia menyebut, Gubernur Riau dan Bupati Pelalawan sedang bekerja untuk menyelesaikan persoalan ini.
"Harapan Bapak ini sudah disampaikan, difasilitasi Pak Bupati Pelalawan. Hanya saja, sampai saat ini belum terselesaikan dengan baik. Jadi setelah ini, akan dilaksanakan pendataan, dicermati dan ditelaah kembali, dan diproses cepat oleh Bupati Pelalawan. Untuk itu, Bapak Gubernur menunggu apa hasil dari bupati, sehingga kami akan sampaikan kebijakan yang terbaik untuk kita semua," ucap Syahrial Abdi.
Sebagaimana diketahui, Satgas PKH menyita sekitar 81.000 lahan yang digarap warga di TNTN, Kabupaten Pelalawan, Riau.
Tim Satgas PKH melakukan penertiban untuk memulihkan kembali kawasan hutan. Warga diminta relokasi mandiri dan diberi waktu selama tiga bulan. Namun, hal ini mendapat penolakan dari warga dan tidak mau direlokasi.(S24-Red)
.png)
.jpg)
0 Komentar