“Dana Minim, Jalan Rusak, Pembangunan Tersendat — Bupati Simalungun Minta Dukungan Pusat Segera!”
Jakarta, S24– Pemerintah Kabupaten Simalungun terus bergerak memperjuangkan percepatan pembangunan infrastruktur di wilayahnya. Langkah konkret dilakukan Bupati Simalungun, Dr. H. Anton Achmad Saragih, yang secara langsung menemui Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia (PU RI), Dody Hanggodo, di Gedung Kementerian PU RI, Jakarta, Rabu (15/10/2025).
Dalam audiensi tersebut, Bupati Anton secara tegas memaparkan kondisi jalan di Kabupaten Simalungun yang masih jauh dari layak, serta keterbatasan anggaran daerah yang membuat proses pembangunan berjalan lambat. Ia menegaskan, dukungan nyata dari pemerintah pusat bukan lagi kebutuhan tambahan, melainkan keharusan jika ingin pemerataan pembangunan benar-benar terwujud di Sumatera Utara.
“Dari total panjang jalan 1.803,78 kilometer, hampir separuhnya dalam kondisi tidak mantap. Ini fakta lapangan yang membutuhkan perhatian serius. Masyarakat Simalungun menunggu langkah nyata, bukan janji,” tegas Bupati Anton.
Ia menjelaskan, keterbatasan APBD menjadi hambatan utama. Rata-rata dana yang tersedia untuk pembangunan jalan dan irigasi hanya sekitar Rp145 miliar per tahun, termasuk bantuan dari DAK, BKP, dan program hibah lainnya. Sementara itu, dari DAU dan DBH, dana yang bisa dialokasikan hanya sekitar Rp60 miliar per tahun—angka yang jauh dari cukup untuk menuntaskan kerusakan jalan di kabupaten seluas Simalungun.
Bupati Anton menegaskan, pemerataan infrastruktur adalah kunci pertumbuhan ekonomi daerah. Jalan rusak berarti rantai distribusi terhambat, harga hasil pertanian tidak kompetitif, dan investasi sulit masuk.
“Kami tidak datang untuk mengeluh, tetapi untuk memastikan pembangunan di Simalungun tidak tertinggal. Pemerintah daerah siap bekerja sama dan menyiapkan segala kebutuhan teknis. Kami hanya butuh sinyal kuat dari pusat agar proyek-proyek strategis segera direalisasikan,” ujarnya dengan nada penuh penekanan.
Menteri PU RI Dody Hanggodo menyambut baik komitmen tersebut dan menyatakan kesiapan kementerian untuk menindaklanjuti proposal prioritas pembangunan infrastruktur yang diajukan Pemkab Simalungun.
Pertemuan ini menjadi momentum penting bagi Pemkab Simalungun untuk menegaskan sikap proaktif dan mendesak realisasi nyata pembangunan jalan, jembatan, dan irigasi, bukan sekadar janji dalam rencana kerja.
Jika dukungan dari pemerintah pusat segera terealisasi, Simalungun berpeluang besar menjadi simpul ekonomi baru di kawasan Danau Toba dan jalur selatan Sumatera Utara, membuka akses yang lebih luas bagi perdagangan, pariwisata, dan investasi.(S24-AsenkLeeSaragih)
0Komentar