Tapteng, S24 - Bencana banjir dan longsor yang melanda Tapanuli Tengah bukan sekadar musibah alam. Ia datang membawa bukti - bukti nyata berupa gelondongan kayu eukaliptus yang hanyut bersama derasnya arus.

Bupati Tapanuli Tengah, Masinton Pasaribu, telah menyampaikan hasil temuan tim pakar, kayu yang berserakan di tengah bencana itu bukan kayu rakyat, bukan pula kayu liar. Itu adalah kayu eukaliptus industri.

Pertanyaan besar pun muncul dan mustahil ditepis. Siapa penguasa hutan eukaliptus di Tapanuli ini? Siapa yang mengambil untung sementara rakyat menanggung derita?

Namun yang lebih menyakitkan dari sekadar temuan itu adalah munculnya suara-suara yang sibuk membela PT Toba Pulp Lestari (TPL), sebuah perusahaan yang namanya sudah berkali-kali bersinggungan dengan isu perambahan, konflik lahan, dan kerusakan lingkungan. 

Alih-alih berdiri bersama masyarakat yang kehilangan rumah, ladang, dan masa depan, para pembela ini justru menebar narasi seakan semua ini terjadi tanpa sebab. Seolah-olah perusahaan besar tidak mungkin bersalah.

Kampung porak poranda, tapi pembelaan kepada TPL mengalir deras bak air bah. Ironi yang memuakkan. Ketika gelondongan eukaliptus bergelimpangan menjadi saksi bisu bencana, publik bertanya, masih maukah kita menutup mata? Masih layakkah TPL diberi ruang beroperasi?

Perusahaan sebesar TPL seharusnya berada di bawah pengawasan ketat. Namun jika bencana demi bencana terus terjadi, jika jejaknya terus muncul di tengah luka warga, maka evaluasi bukan lagi cukup. Negara harus berani mengambil keputusan terbesar, menutup operasional TPL bila terbukti merusak lingkungan dan membahayakan keselamatan rakyat.

Sebab apa arti investasi, jika yang dikorbankan adalah keselamatan manusia? Apa nilai pajak perusahaan, jika harganya adalah nyawa dan masa depan kampung-kampung kita?

Bencana ini adalah alarm keras. Dan seperti semua alarm, ia menandakan bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Dan saat alarm berbunyi, pemerintah wajib bertindak.

Sudah saatnya negara memilih keberpihakan. Bukan pada korporasi raksasa, tetapi pada rakyat yang tanahnya hancur dan hidupnya tergulung air bah.

Jika kayu eukaliptus itu sudah menunjukkan arah, maka tugas pemerintah berikutnya adalah mengikuti jejak itu sampai ke akarnya dan menutup PT TPL jika terbukti menjadi bagian dari kerusakan yang menimpa Tapanuli. 

Karena Tapanuli bukan milik korporasi. Tapanuli adalah milik rakyatnya. Dan rakyat hari ini bersuara, cukup sudah, TPL harus ditutup.(S24-Tim)