Dr. Noviardi.

Jambi, S24 - Polemik angkutan batu bara di Provinsi Jambi kembali memanas. Pengamat Kebijakan Publik, Dr. Noviardi, secara terbuka menilai Pemerintah Provinsi Jambi gagal menuntaskan persoalan yang telah berlarut-larut dan justru membebani masyarakat.

Dalam pernyataannya, Noviardi menyebut ada tiga persoalan mendasar yang hingga kini tak kunjung diselesaikan secara sistematis, ketiadaan jalan khusus angkutan batu bara, ancaman kerusakan ekologis, serta buruknya tata kelola pertambangan yang berdampak pada produktivitas daerah.

Sorotan paling tajam diarahkan pada proyek pembukaan jalan tembus di Kabupaten Batanghari, dari Tembesi menuju Nes, yang dibiayai melalui APBD sebesar Rp35 miliar. Proyek tersebut sebelumnya diklaim sebagai bagian dari solusi jangka panjang untuk mengurangi kemacetan dan kecelakaan akibat truk batu bara di jalan umum.

Namun hingga kini, jalan tersebut belum dapat difungsikan untuk angkutan batu bara. “Dana Rp35 miliar sudah dianggarkan dan dibelanjakan, tetapi jalan itu tidak bisa digunakan. Ini kegagalan yang sangat nyata,” tegas Noviardi, Rabu (11/2/2026).

Menurutnya, proyek tersebut mencerminkan lemahnya perencanaan dan eksekusi. Pemerintah daerah dinilai tidak serius memfasilitasi proses pelepasan lahan, baik milik masyarakat maupun perusahaan, yang menjadi jalur pembangunan jalan khusus.Ia menilai pendekatan yang ditempuh lebih bersifat politis ketimbang teknokratis.

Dugaan Konflik Kepentingan

Lebih jauh, Noviardi mengangkat isu sensitif terkait dugaan benturan kepentingan (conflict of interest) di lingkaran pemerintahan. Ia menduga hambatan dalam pembenahan sistem angkutan dan perizinan tidak semata-mata persoalan administratif, melainkan berkaitan dengan kepentingan tertentu.

“Conflict of interest cukup tinggi. Ada indikasi oknum yang bermain di angkutan, perizinan tambang, hingga fee dan royalti. Selama ini tidak ditertibkan,” ujarnya.

Pernyataan ini menambah daftar kritik terhadap tata kelola sektor pertambangan di Jambi yang selama bertahun-tahun menjadi sumber kemacetan, kecelakaan lalu lintas, serta konflik sosial.

Selain persoalan internal pemerintahan, Noviardi juga menyoroti lemahnya verifikasi terhadap investor yang menjanjikan pembangunan jalan khusus. Ia menyebut pemerintah provinsi tidak pernah secara transparan memastikan kesiapan finansial dan teknis investor.

Akibatnya, proyek strategis terus tertunda, sementara truk batu bara tetap melintasi jalan umum dan memicu kemacetan kronis.

“Ini menunjukkan lemahnya fungsi kontrol dan evaluasi dari pemerintah daerah,” katanya.

Dampak Sosial dan Ancaman Ekologi

Di sisi lain, dampak sosial terus membesar. Angka kecelakaan yang melibatkan truk batu bara berulang dan memakan korban jiwa. Masyarakat di sepanjang jalur angkutan juga menghadapi polusi debu serta kerusakan jalan yang belum sepenuhnya tertangani.

Noviardi juga menyoroti rencana pembangunan terminal dan stockpile baru oleh PT SAS yang disebut berada dekat dengan kawasan permukiman dan pertanian.

Menurutnya, jika tetap dipaksakan, pembangunan tersebut berpotensi menimbulkan pencemaran udara dan air, sekaligus memicu kerawanan sosial. “Jika relokasi tidak segera dilakukan, potensi konflik sosial bisa meningkat,” ujarnya.

Sebagai solusi, Noviardi mendesak Pemprov Jambi melakukan evaluasi total terhadap kelayakan investor jalan khusus, membuka data secara transparan kepada publik, serta menghentikan politisasi isu batu bara tanpa realisasi teknis yang jelas.

Ia menegaskan bahwa keberhasilan pengelolaan sumber daya alam hanya dapat dicapai melalui tata kelola yang bersih, transparan, dan bebas dari kepentingan kelompok.

“Jambi butuh kepemimpinan yang tegas untuk memutus rantai kepentingan. Tanpa itu, persoalan batu bara akan terus menjadi bom waktu,” pungkasnya. (S24-AsenkLeeSaragih)