Dr Wilmar Eliaser Simandjorang

Oleh: Dr Wilmar Eliaser Simandjorang

Empat puluh tahun lalu Pierre Bourdieu menulis dengan jujur: sekolah tidak menciptakan kesetaraan. Sekolah sering kali hanya memindahkan ketidaksetaraan dari rumah ke kelas. Lima puluh tahun lebih awal, Paulo Freire berteriak dari Brasil, jika pendidikan tidak membebaskan, maka ia sedang menindas.
Pertanyaannya sekarang, di Indonesia tahun 2026, apakah dua peringatan itu masih relevan? Jawabnya pahit: masih. Bahkan semakin relevan.

Bourdieu menyebutnya "reproduksi". Ia bilang, yang menentukan sukses tidak hanya uang. Ada "modal" lain yang bekerja diam-diam. Ada modal budaya: cara bicara, selera baca, keberanian bertanya di kelas. Ada modal sosial: jaringan orang tua, info beasiswa, kenalan untuk magang. Ada modal digital: laptop pribadi, wifi, akses AI untuk belajar.

Hari ini bentuknya sudah berubah. Dulu kesenjangan terlihat dari siapa yang les privat. Sekarang terlihat dari siapa yang punya sinyal. Anak kota mengerjakan tugas dengan ChatGPT dan YouTube. 

Anak desa masih bergantian satu HP untuk satu keluarga. Sama-sama sekolah, tapi "bahan bakarnya" tidak sama.

Akibatnya, ijazah memang bisa didapat semua orang. Tapi "bahasa" untuk naik kelas masih bahasa yang sama, bahasa kelas menengah kota. Bahasa presentasi, bahasa LinkedIn, bahasa lomba esai. 

Anak yang besar di ladang, di pasar, di pesisir, sering merasa asing bukan karena dia bodoh. Tapi karena sekolah tidak pernah menerjemahkan pengalamannya menjadi pengetahuan.

Di titik inilah kita perlu mendengarkan Freire lagi. Freire membenci apa yang ia sebut "Pendidikan Gaya Bank". Guru sebagai pendeposit. Murid sebagai tabungan. Tujuannya satu: membuat orang patuh dan diam.

Padahal pendidikan seharusnya sebaliknya. Pendidikan harus jadi api. Freire menyebutnya Pendidikan Pembebasan. Caranya sederhana tapi radikal, dialog. Duduk setara. Guru tidak menggurui, murid tidak hanya menerima.

Lebih penting lagi, mulai dari masalah nyata. Jangan ajarkan ekonomi dengan rumus di papan tulis. Tanyakan, kenapa harga pupuk naik? Jangan ajarkan digital dengan teori. Ajak bagaimana cara jual hasil tani lewat HP? 

Jangan ajarkan kewarganegaraan dengan hafalan. Ajak bagaimana cara baca APBDes? Bagaimana cara bersuara di musyawarah desa?

Tujuan akhirnya bukan melahirkan pekerja. Tujuan akhirnya adalah melahirkan manusia yang sadar. Freire menyebutnya conscientização. Melek. Melek melihat struktur. Melek melihat hak. Melek lalu bertindak. Refleksi, lalu aksi. Dari situlah lahir koperasi, lahir komunitas baca, lahir keberanian.

Jadi jika kita gabungkan Bourdieu dan Freire, PR kita di Indonesia hari ini jelas. Bourdieu membongkar: selama kita hanya mengejar angka kelulusan dan ranking, maka sekolah akan terus mereproduksi jurang. Yang punya modal akan terus di depan.  

Freire menawarkan jalan: ubah cara mengajarnya. Jadikan sekolah tempat memanusiakan, bukan menjinakkan.

Artinya kita harus kerja dua arah. Pertama, distribusikan modal. Internet sampai desa. Perpustakaan sampai dusun. Pelatihan sampai ke ibu-ibu PKK. Kedua, distribusikan dialog. Beri ruang agar petani, nelayan, buruh, pemuda merasa pengalaman mereka penting untuk dibicarakan di kelas.

Karena pada akhirnya, tujuan pendidikan bukan mencetak manusia yang pintar menghafal. Tujuan pendidikan adalah mencetak manusia yang merdeka berpikir.

Selama sekolah masih takut pada pertanyaan, maka ia belum jadi sekolah. Selama ijazah hanya jadi tiket, bukan jadi alat pembebasan, maka Bourdieu akan terus benar.  Dan selama kita berani menjadikan kelas sebagai ruang dialog, maka Freire akan terus hidup. Indonesia tidak butuh lebih banyak orang yang lulus. Indonesia butuh lebih banyak orang yang bebas.(Penulis Adalah Penggiat Lingkungan Basis Budaya) 
Dr Wilmar Eliaser Simandjorang saat menjabat Bupati Samosir. (IST)